Kondisi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kalimantan Timur

Kelaparan terjadi karena adanya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi standar minimal pangan. Hal ini terjadi karena kurangnya daya beli maupun minimnya ketersediaan pangan yang ada. Isu kelaparan dan ketahanan pangan sudah menjadi permasalahan global karena dapat menghambat pembangunan. Kelaparan dapat menyebabkan melemahnya fisik yang berdampak pada turunnya produktivitas para pekerja.

Kondisi penduduk yang konsumsi makanannya tidak mencukupi untuk menyediakan tingkat energi makanan yang dibutuhkan guna mempertahankan kehidupan yang aktif dan sehat digambarkan oleh indikator Prevalence of Undernourishment (PoU). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka PoU Kalimantan Timur masih tergolong tinggi bahkan mengalami peningkatan yang signifikan semenjak tahun 2018 – 2022. Pada tahun 2022, indikator PoU Kalimantan Timur mencapai angka 16,19 persen, artinya sekitar 16,19 persen penduduk di Kalimantan Timur yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi. Angka tersebut membuat Kalimantan Timur masuk dalam 10 Provinsi dengan Tingkat PoU tertinggi di Indonesia. Selain itu, pada tahun 2022, masih terdapat 3,46 persen penduduk di Kalimantan Timur mengalami kerawanan pangan sedang atau berat.

Ketahanan Pangan Pasca Pemindahan IKN ke Kalimantar Timur

Wilayah di Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagai ibu kota baru, dapat dipastikan jumlah populasi di wilayah tersebut akan meningkat. Peningkatan populasi ini dijelaskan dalam Peraturan Presiden 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Berdasarkan Perpres tersebut, ada sekitar 488.409 populasi yang akan pindah ke IKN pada tahun 2022-2024, Peningkatan ini akan terus terjadi hingga tahun-tahun berikutnya. Peningkatan populasi di ibu kota baru akan berdampak pada meningkatnya permintaan pangan, termasuk beras.

Beras merupakan komoditas penting dan sumber pangan pokok mayoritas penduduk Indonesia, termasuk penduduk ibu kota baru. Beras mempunyai peran yang strategis dalam menjaga ketahanan pangan. Namun saat ini, ketersediaan beras di Kalimantan Timur mengalami penurunan setiap tahunnya. Secara statistik, menurut BPS, produksi beras Kalimantan Timur mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2020 sebesar 151.863 ton menjadi 139.266 ton pada tahun 2022. Sementara itu kebutuhan beras Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mencapai 161.000 ton. Isu ini harus mendapat perhatian dari pengambil kebijakan karena apabila dibiarkan, maka peningkatan populasi seiring berdirinya IKN hanya akan memperburuk kondisi kelaparan dan ketidakcukupan konsumsi pangan di Kalimantan Timur.

Titik Balik Permasalahan Ketidakcukupan Konsumsi dan Ketahanan Pangan IKN

Kondisi ketidakcukupan konsumsi memang menjadi permasalahan global yang harus segera ditangani. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya ketersediaan pangan yang ada. Peristiwa ini tercerminkan pada Provinsi Kalimantan Timur dimana angka indikator PoU yang tinggi disertai dengan produksi bahan makanan pokok yang terus menurun. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur menyebabkan lonjakan populasi, akibatnya terjadi defisit pangan dimana produksi pangan hanya dapat memenuhi kebutuhan 66,57 persen kebutuhan penduduk Provinsi Kalimantan Timur. Untuk meredam isu ini perlu adanya identifikasi faktor yang dapat menurunkan angka kelaparan dan menguatkan ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Timur.

Ada beberapa faktor baik secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi tingkat konsumsi dan ketahanan pangan IKN. Faktor yang mendukung , menumbuhkan, atau berkontribusi terhadap pembangunan dan penguatan ketahanan pangan di wilayah IKN adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), alur rantai pasok pangan, kualitas dan luas lahan, serta fasilitas dan infrastruktur.

SDM yang berkualitas akan mendorong inovasi-inovasi dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pangan baik dengan menggunakan alat modern atau teknik agrikultur terbarukan. Selain itu alur rantai pasok pangan juga tidak kalah penting, semakin panjang alur rantai pasok maka akan semakin tinggi harga beli oleh konsumen akhir. Selanjutnya, kualitas SDM dan efisiensi perdagangan juga harus didukung dengan pelestarian lahan guna menjaga kualitas kesuburan tanah. Lahan yang bagus tentunya akan menghasilkan output yang bagus pula. Namun, semua hal tersebut perlu dukungan pelengkap berupa fasilitas dan infrastruktur. Peningkatan fasilitas dan infrastruktur baik dari segi jumlah maupun kualitas tentu akan memengaruhi cara produksi pangan yang akan membuat kualitas produk akan meningkat dengan waktu yang lebih singkat.

Faktor-faktor tersebut apabila ditindaklanjuti dalam bentuk program atau kebijakan, tentu akan sangat berguna bagi kelangsungan pangan di wilayah IKN. Selanjutnya kita memiliki peran penting masing-masing untuk bersama menuntaskan permasalahan sosial ekonomi khususnya ketidakcukupan konsumsi dan ketahanan pangan ini. Dengan langkah kecil seperti membeli beras petani lokal, memberdayakan petani, serta mendukung program agrikultur pemerintah yang sedikit demi sedikit akan memberi dampak positif bagi keberlanjutan wilayah IKN menuju Indonesia Emas 2045.

Kebangkitan IKN menuju Indonesia Emas 2045 : Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan merupakan cita-cita yang menggema di pikiran dan relung hati bangsa kita. Salah satu cita-cita luhur untuk menggapai visi Indonesia Emas 2045 adalah mewujudkan negara dengan kemiskinan dan ketimpangan yang rendah.

Dalam dua dekade terakhir, langkah nyata telah dirasakan demi menggapai tujuan murni tersebut, terbukti dari respons kebijakan pemerintah yang dapat membuat penurunan angka kemiskinan yang signifikan dari 15,97 persen pada tahun 2005 menjadi 9,57 persen pada tahun 2022. Hal yang sama terjadi pada kesenjangan pendapatan, pemerataan pembangunan membuat kesenjangan makin berkurang. Angka gini rasio nasional berhasil ditekan hingga ke angka 0,38 pada tahun 2022.

Kebijakan perlindungan sosial harus terus ditingkatkan untuk menekan angka kemiskinan, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, layanan sosial, serta perlindungan dan pemberdayaan bagi semua masyarakat. Selain itu Pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan strategis juga harus ditingkatkan karena dinilai menjadi motor penggerak perkembangan ekonomi di level desa.

Harapannya dengan berdirinya IKN di lokasi sentral Indonesia akan memberikan dampak positif bagi pemerataan ekonomi dan menyelesaikan isu-isu global termasuk permasalahan ketidakcukupan konsumsi dan ketahanan pangan. Dengan peningkatan peran seluruh rakyat Indonesia serta dengan menyukseskan roadmap yang telah dibuat menuju Indonesia Emas 2045, bukan tidak mungkin kita menggapai kondisi terbaik bagi bangsa kita yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Jaya Indonesiaku, Majulah Nusantaraku.