FIFA (badan sepak bola dunia) baru-baru ini merilis data yang mengungkap bahwa kakek-nenek dari tujuh pemain naturalisasi tim nasional Malaysia sama sekali tidak memiliki keturunan dari negara tersebut. Informasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara dokumen kewarganegaraan yang dimiliki para pemain dengan fakta genealogis mereka. Meskipun bukti ini telah ada, FAM (Asosiasi Sepak Bola Malaysia memilih untuk merahasiakan data mengenai asal-usul keturunan ketujuh pemain itu dari publik, sehingga masyarakat dan penggemar sepak bola tidak mendapatkan gambaran yang transparan mengenai status naturalisasi mereka.
Lebih lanjut, dugaan pelanggaran Pasal 22 Kode Disiplin FIFA yang mengatur tentang pemalsuan dokumen dan penyampaian keterangan palsu telah dibuktikan melalui investigasi resmi FIFA. Pada Senin, 6 Oktober 2025 FIFA merilis hasil penyelidikan mereka yang menunjukkan bahwa dokumen terkait kakek-nenek para pemain naturalisasi tersebut terbukti tidak asli. Temuan ini memberikan dasar yang sahih atas dugaan pelanggaran dan menegaskan bahwa proses naturalisasi yang dilakukan tidak sesuai dengan regulasi internasional yang berlaku.
Baca : Malaysia Terbukti Palsukan Pemain Naturalisasi, FAM Tetap Rahasiakan Data Silsilah
Bukan Hanya Soal Sepak Bola
Dalam perspektif sosiologi dan kajian intelijen, kasus dugaan naturalisasi palsu tujuh pemain sepak bola Malaysia membuka babak baru perdebatan mengenai kedaulatan negara dalam konteks modern. Skandal ini menunjukkan bahwa isu olahraga bisa menjadi cermin kelemahan institusional yang lebih luas termasuk dalam pengelolaan identitas nasional dan administrasi kewarganegaraan. Bukti yang dirilis FIFA memperlihatkan bahwa dokumen kakek-nenek para pemain tidak sesuai fakta genealogis menandai adanya ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan. Meski demikian, Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) memilih menyembunyikan data ini dari publik sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi dipertanyakan. Situasi ini memicu kekhawatiran bahwa prosedur naturalisasi yang longgar bisa berdampak pada integritas sistem pertahanan non-militer negara.
Lebih jauh, kasus ini menyoroti peran kewarganegaraan sebagai instrumen strategis dalam mempertahankan keamanan internal negara. Dalam teori pertahanan non-militer kontrol terhadap identitas dan akses administratif adalah fondasi yang menjaga stabilitas sosial dan legitimasi pemerintah. Kegagalan Malaysia dalam memastikan validitas dokumen naturalisasi menunjukkan kelemahan koordinasi antar lembaga dan potensi manipulasi administratif. Selain itu, skandal ini berpotensi merusak citra Malaysia di ranah internasional karena kredibilitas negara menjadi bagian dari soft power yang diukur melalui integritas proses internal. Dengan demikian, isu ini bukan sekadar persoalan lapangan hijau melainkan alarm bagi negara-negara lain mengenai risiko melemahnya pertahanan non-militer melalui prosedur administrasi yang longgar.
Kewarganegaraan sebagai Instrumen Strategis Negara
Dalam kerangka teori pertahanan non-militer, kewarganegaraan berfungsi tidak hanya sebagai status hukum tetapi juga sebagai salah satu pilar strategis yang menentukan kapasitas negara dalam mengontrol populasi dan menjaga kedaulatan internal. Penelitian Max Haller professor sosiologi Karl-Franzens University Vienna menunjukkan bahwa validitas kewarganegaraan memengaruhi hak politik, akses sosial serta kepercayaan publik terhadap institusi negara. Naturalisasi yang dilakukan tanpa verifikasi menyeluruh seperti kasus tujuh pemain naturalisasi Malaysia, menandai kegagalan negara dalam memastikan bahwa hak kewarganegaraan diberikan kepada individu yang sah. Ketika prosedur administratif dilemahkan atau disubordinasikan untuk kepentingan jangka pendek maka integritas sistem identitas nasional secara otomatis terancam. Akibatnya, celah ini dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh pihak internal yang ingin mempercepat proses naturalisasi tetapi juga oleh aktor eksternal yang memiliki agenda tertentu terhadap stabilitas negara. Dengan kata lain, kedaulatan non-militer suatu negara akan rapuh jika instrumen administratifnya tidak mampu menahan manipulasi.
Kasus ini menunjukkan bagaimana tekanan untuk meraih prestasi olahraga bisa mendorong negara mengabaikan prosedur verifikasi yang ketat. Teori tentang risiko internal juga menjelaskan bahwa setiap pelonggaran administratif membuka peluang manipulasi dokumen, baik yang bersifat lokal maupun lintas negara. Selain itu, kelemahan ini dapat memengaruhi persepsi publik dan kredibilitas internasional karena proses naturalisasi yang tidak transparan menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan negara dalam menjaga integritas institusi. Lebih jauh, jika prosedur semacam ini dibiarkan terus berlanjut risiko jangka panjangnya adalah melemahnya kepercayaan masyarakat, potensi sengketa hukum dan gangguan terhadap legitimasi negara sebagai pengelola identitas warganya.
Dampak Terhadap Integritas Nasional dan Kedaulatan Nirmiliter
Ketidakpuasan warga negara terhadap kebijakan identitas dan naturalisasi instan dapat menimbulkan dampak yang lebih luas daripada sekadar kekecewaan individual. Bayangkan bagaimana kecewanya pendukung Sepak Bola Malayasia jika negara terbukti lalai dan sengaja memalsukan dokumen naturalisasi tersebut. Dalam kutipan London School Of Economic integritas sistem identitas nasional berkorelasi langsung dengan stabilitas sosial dan legitimasi pemerintah. Artinya, ketika narasi kebangkitan sepakbila nasional yang begitu mewah diberitakan ternyata manupilatif maka tingkat kepercayaan terhadap institusi publik menurun secara signifikan. Dalam konteks ini, naturalisasi pemain asing yang dokumennya tidak diverifikasi secara menyeluruh bukan hanya persoalan administratif melainkan juga persoalan legitimasi. Membuat masyarakat mulai mempertanyakan kemampuan negara dalam mengelola hak-hak dasar warga secara adil dan transparan. Akumulasi ketidakpuasan publik semacam ini dapat menggerus solidaritas sosial dan menimbulkan skeptisisme terhadap kebijakan negara yang lain, sehingga memengaruhi stabilitas jangka panjang.
Baca : Identitas nasional dan batas-batas kekuatan lunak: ketika bangsa berbalik melawan negara
Dalam kerangka pertahanan non-militer dokumen palsu yang lolos melalui jalur naturalisasi seperti kasus tujuh pemain sepak bola Malaysia dapat menjadi titik lemah yang nyata terhadap keamanan internal negara. Contohnya, ketika dokumen kewarganegaraan tidak diverifikasi secara menyeluruh individu asing yang tidak memenuhi syarat dapat memperoleh akses terhadap berbagai fasilitas publik termasuk pendidikan, layanan kesehatan dan hak administratif lainnya yang seharusnya tidak berhak. Celah semacam ini juga bisa dimanfaatkan oleh jaringan imigran gelap atau sindikat pemalsu dokumen yang menggunakan jalur formal naturalisasi untuk menempatkan warga asing di dalam sistem secara legal sementara status mereka sebenarnya ilegal. Di Malaysia, kelonggaran prosedur ini meskipun terjadi di sektor olahraga memberikan preseden bagi sektor lain sehingga risiko masuknya imigran gelap melalui jalur administratif yang longgar meningkat. Dalam kondisi ekstrem, jika praktik verifikasi yang lemah terus dibiarkan maka negara berpotensi menghadapi infiltrasi sistemik yang mengancam integritas birokrasi, legitimasi pemerintah dan stabilitas sosial. Naturalisasi yang cacat prosedur bukan hanya masalah satu tim sepak bola, tetapi indikator rapuhnya pertahanan non-militer melalui kontrol identitas dan administrasi.
Mari Waspada
Kasus naturalisasi palsu pemain sepak bola Malaysia memberikan peringatan penting bagi seluruh negara termasuk Indonesia bahwa kewarganegaraan bukan sekadar hak administratif tetapi juga instrumen strategis dalam pertahanan non-militer. Naturalisasi demi prestasi instan harus selalu disertai prosedur ketat, transparan dan verifikasi yang akurat agar integritas sistem identitas nasional tetap terjaga. Pelonggaran prosedur tidak hanya menimbulkan risiko internal tetapi juga membuka celah bagi masuknya individu dengan dokumen palsu termasuk potensi infiltrasi imigran gelap yang memanfaatkan kelemahan administratif. Strategi naturalisasi seharusnya dilihat sebagai bagian dari pembangunan nasional (nation-building) dan pertahanan nirmiliter bukan sekadar sarana memperkuat tim olahraga. Dengan menjaga prosedur administrasi dan kontrol identitas secara ketat negara mampu mempertahankan kredibilitas, legitimasi dan stabilitas internalnya di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
