Cerita yang terjadi pada diri saya sendiri. Waktu pertama kali diterima jadi CPNS, rasanya bangga dan bersemangat sekali. Dalam hati saya sudah berniat bekerja dengan jujur, ingin membuktikan kalau saya bisa menjadi bagian dari birokrasi yang bersih. Tapi ternyata kenyataan tidak seindah itu. Pimpinan di tempat saya bertugas justru sering memberi contoh yang keliru. Banyak keputusan tidak berdasar aturan, tapi lebih ke kepentingan pribadi.
Sebagai pegawai baru, saya hanya bisa ikut arus. Awalnya saya ragu, tapi lama-lama terbiasa. Ada rasa takut, kalau saya bersikap berbeda, saya akan dianggap tidak kompak dengan tim atau bahkan disingkirkan. Dari situlah saya sadar, betapa besarnya pengaruh pucuk pimpinan. Ketika atasan tidak berintegritas, seluruh tim pun ikut terbawa dan akhirnya kehilangan pegangan yang benar.
Setiap pulang kerja, hati saya sering gelisah. Ada rasa bersalah, karena saya tahu apa yang kami lakukan tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya dipegang. Saya sering merenung, apakah begini wajah birokrasi yang dulu saya impikan? Pertanyaan itu lama-lama jadi cambuk, bahwa diam dan ikut hanyut bukanlah jalan keluar.
Pengalaman itu membuat saya semakin yakin: integritas seorang pemimpin adalah kunci. Kalau di atasnya benar, maka ke bawah pun akan ikut lurus. Tapi kalau di atasnya goyah, semua akan ikut terjerumus. Saya mungkin pernah berada di situasi yang salah, tapi dari situlah saya belajar untuk tetap menjaga diri, sekecil apa pun peran yang bisa saya lakukan. Harapan antikorupsi tidak boleh padam—ia harus terus dijaga, sambil menanti hadirnya pemimpin yang berani memberi teladan.
Berharap suatu saat untuk menjadi seorang pimpinan bukan berdasarkan suatu faktor kedekatan atau hal lain. Bermimpi jika suatu saat promosi dan mutasi yang bersih serta menempatkan seseorang sesuai dengan kompetensinya atau bahkan mencontoh pada Barang dan Jasa , yang dapat menduduki jabatan PPKm adalah seseorang yang telah lulus uji kompetensi level Type C. Seandainya ada regulasi yang dibuat bahwa untuk menduduki suatu jabatan eselon harus lulus dalam uji kompetensi antikorupsi dan memiliki sertifikat penyuluh antikorupsi dari LSP KPK RI, mungkin dapat merubah wajah birokrasi kita sedikit demi sedikit lebih bersih kedepannya.
#aksaraAbdimuda
