Kematian suami sering disebut musibah. Tapi bagi sebagian perempuan, ia lebih mirip awal dari rangkaian ujian hidup yang datang tanpa aba-aba. Baru saja selesai mengurus pemakaman dunia sudah mengajukan pertanyaan lanjutan yang tak kalah dingin "Sekarang hidup dari apa?". Seolah duka punya tenggat waktu. Seolah kesedihan harus segera diganti produktivitas. Padahal, kehilangan pasangan bukan cuma soal hati yang patah tapi juga soal hidup yang tiba-tiba kehilangan penyangga. Ironisnya, selama ini status “Ibu Rumah Tangga” sering dipuja dengan nada mulia. Tapi kemuliaan itu ternyata tidak dilengkapi tombol darurat. Begitu suami pergi, status tersebut mendadak kehilangan daya lindungnya. Yang tersisa hanyalah tanggung jawab, rasa takut dan hari esok yang terasa terlalu jauh untuk direncanakan.
Ada tekanan sosial yang jarang diucapkan tapi terasa nyata bahwa perempuan harus cepat kuat. Jangan terlalu lama menangis, jangan larut, jangan merepotkan. Dunia bergerak dan ia diharapkan ikut bergerak meski kakinya masih gemetar. Belum selesai berduka, ia sudah berhadapan dengan biaya hidup, sekolah anak dan tatapan iba yang terlalu lama. Bantuan memang ada, tapi sering datang terlambat dan berlapis syarat. Formulir lebih dulu hadir daripada empati. Dalam situasi seperti ini, kehilangan satu orang bisa menjalar menjadi kehilangan banyak hal sekaligus dan di titik itulah kerentanan tumbuh pelan, sunyi dan nyata.
Selama ini, kita kerap membayangkan keamanan negara dalam bentuk senjata, seragam dan ancaman besar dari luar. Padahal, ada ancaman lain yang tak kalah berbahaya ketika warga negara jatuh tanpa jaring pengaman dan negara datang setelah semuanya terlanjur runtuh. Perempuan tanpa pekerjaan yang ditinggal mati suami adalah salah satu titik rawan itu. Mereka bukan masalah moral. Mereka adalah risiko sosial. Dan dalam logika keamanan apa pun, risiko yang dibiarkan akan selalu mencari jalan keluar sendiri dan sering kali dengan cara yang paling menyakitkan. Negara boleh punya alutsista canggih. Tapi jika warganya terpaksa bertahan sendirian di saat paling rapuh, ketahanan itu patut dipertanyakan.
Ada satu kenyataan pahit yang jarang dibicarakan dengan jujur. Tidak sedikit perempuan yang sebelumnya hidup dengan status sosial baik istri tokoh masyarakat, keluarga terpandang atau mereka yang dulu “tidak kekurangan” akhirnya harus mengambil jalan hidup yang tak pernah mereka bayangkan. Sebagian terjun menjadi pekerja migran tanpa perlindungan memadai. Sebagian lain melangkah lebih jauh ke ruang-ruang gelap yang selalu ramai oleh stigma. Bukan karena mereka tak bermoral. Tapi karena pilihan mereka habis satu per satu.
Di sini, status sosial justru menjadi beban. Terlalu malu meminta bantuan. Terlalu takut dihakimi. Dan akhirnya memilih jalan sunyi yang tidak menuntut banyak penjelasan. Stigma memperparah segalanya. Ia membuat negara merasa sudah hadir lewat regulasi sementara warga merasa tak pernah benar-benar dilindungi. Padahal, stigma itu sendiri adalah ancaman ia menyempitkan akses, mematikan keberanian dan mendorong keputusan ekstrem demi bertahan hidup.
Negara sering hadir setelah semua terjadi ketika suami telah meninggal, setelah ekonomi runtuh, setelah pilihan hidup terdesak. Masalahnya bukan semata kemiskinan. Masalahnya adalah keterlambatan perlindungan. Padahal, perlindungan seharusnya bekerja seperti pagar, bukan ambulans. Bukan datang setelah jatuh, tapi mencegah jatuh sejak awal. Jika kerentanan ini terus berulang, mungkin yang perlu dievaluasi bukan daya tahan perempuan-perempuan itu, melainkan cara negara memahami perlindungan sosialnya sendiri.
Solusi pertama yang sering luput dibicarakan adalah memberi perempuan akses ekonomi jauh sebelum mereka disebut rentan. Pekerjaan, pelatihan keterampilan, akses usaha kecil dan pengakuan terhadap kerja domestik seharusnya tidak diposisikan sebagai bantuan darurat, melainkan bagian normal dari kehidupan berkeluarga. Perempuan yang memiliki penghasilan sekecil apa pun punya ruang tawar ketika hidup mendadak berubah arah. Seorang ibu rumah tangga yang sejak lama membuat kue titipan warung, tetapi usahanya berhenti total setelah suaminya meninggal karena tidak punya modal belanja harian. Bukan karena ia tidak bisa bekerja, tapi karena akses ekonomi itu tidak pernah disiapkan sebagai sistem, hanya dianggap sambilan. Jika sejak awal perempuan diberi akses pelatihan usaha mikro, rekening usaha, atau pengakuan resmi atas kerja domestik-produktif, maka kehilangan pasangan tidak langsung berarti kehilangan penghasilan.
Kedua, perlindungan sosial perlu belajar menghormati duka. Negara terlalu sering datang membawa formulir ketika yang dibutuhkan justru pendamping. Bantuan awal seharusnya otomatis, sederhana dan manusiawi tanpa membuat orang yang sedang kehilangan merasa seperti sedang mengemis di hadapan sistem. Dalam situasi rapuh, kecepatan dan empati jauh lebih penting daripada kelengkapan berkas. Tidak jarang seorang perempuan gagal mengakses bantuan sosial karena tidak tahu bahwa statusnya harus diperbarui dalam sistem. Ia tidak didampingi, hanya diberi daftar syarat. Akhirnya, ia memilih bekerja serabutan dengan upah rendah demi bertahan, sementara bantuan negara datang ketika kondisinya sudah jauh memburuk.
Ketiga, stigma harus diperlakukan sebagai ancaman sosial, bukan urusan moral pribadi. Selama perempuan yang jatuh masih dianggap aib, kebijakan apa pun akan selalu bocor di lapangan. Negara perlu hadir bukan hanya lewat program, tetapi juga lewat bahasa yang tidak menghakimi, tidak menyederhanakan, dan tidak menyalahkan korban. Banyak perempuan yang sebenarnya tahu ke mana harus meminta bantuan, tetapi memilih diam karena takut dicap janda muda, tidak mandiri atau dianggap “beban”. Ada yang menolak bantuan keluarga karena khawatir jadi bahan gunjingan. Selanjutnya, perempuan dari keluarga terpandang memilih bekerja ke luar negeri secara informal tanpa perlindungan, karena di kampungnya ia merasa tidak punya ruang untuk jatuh dan bangkit tanpa dihakimi. Dalam situasi ini, stigma justru mendorong risiko yang lebih besar.
Perempuan yang ditinggal mati suami tidak membutuhkan ceramah panjang tentang keikhlasan. Mereka membutuhkan waktu, kesempatan, dan sistem yang tidak ikut pergi bersama satu kematian. Mereka membutuhkan negara yang hadir bukan hanya saat bencana besar, tapi juga saat tragedi personal mengancam masa depan. Karena pada akhirnya, keamanan negara tidak selalu diuji di medan perang. Ia sering diuji di rumah-rumah sunyi yang tiba-tiba kehilangan penopangnya dan berharap negara tidak ikut menghilang.
Dan mungkin, di situlah makna pertahanan yang paling manusiawi seharusnya dimulai.
