Tanggal 20 Oktober 2024 malam, menjadi tanggal yang sangat dinanti-nanti tidak hanya oleh bangsa Indonesia, namun juga oleh masyarakat Internasional. Presiden Prabowo, Presiden terpilih RI 2024-2029, didampingi Wapres, mengumumkan langsung Jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Bukan tanpa alasan pengumuman ini dinanti banyak pihak, publik ingin mengetahui ke arah mana Bangsa dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia ini akan dibawa. Sejumlah 48 nama Menteri, dan 5 Pejabat yang tidak berada di bawah Kemenko, serta 59 Wakil Menteri diumumkan saat itu, termasuk nama M. Iftitah Sulaiman Suryanagara sebagai Menteri Transmigrasi.
Pemisahan transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan daerah tertinggal mengejutkan banyak pihak, termasuk jajaran pegawai di lingkungan Kementerian Desa,PDT, Transmigrasi. Transmigrasi yang lahir di tahun 1950, meski sudah ada sejak 1905, mengalami banyak perubahan kelembagaan, bentuk kegiatan, arah kebijakan, dan perubahan lainnya. Trend anggaran bidang transmigrasi yang terus mengalami penurunan, meski target capaian tercapai, sedikit banyak memberi asumsi bahwa transmigrasi, tidak akan banyak dilirik oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo, namun hal ini ternyata salah.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, merupakan Kemenko yang menangani Kementerian Transmigrasi di Kabinet Merah Putih. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),selaku Menko, menjelaskan bahwa salah satu alasan Presiden Prabowo memisah Transmigrasi dari Desa dan daerah tertinggal karena Presiden ingin mempercepat pembangunan ekonomi di sejumlah Kawasan, termasuk wilayah Indonesia Timur. Presiden ingin kesejahteraan bisa merata di semua daerah, antara lain melalui program Transmigrasi.
Pada Rapat Perdana Komisi V DPR Periode 2025-2029, Menteri Transmigrasi yang didampingi Wakil Menteri, Viva Yoga Mauladi, menyampaikan beberapa poin penting terkait pembangunan transmigrasi. Menteri berkomitmen untuk fokus transmigrasi nantinya dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, produktivitas transmigrasi termasuk dalam swasembada pangan, kontribusi pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi. Adanya pemerataan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar sangat penting, dalam upaya memperkokoh kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI.
Kepercayaan dari Presiden Prabowo, dan komitmen Menteri Transmigrasi merupakan modal penting dalam upaya menggelorakan kembali transmigrasi. Kepercayaan ini merupakan amanah penting yang harus dijaga, dilaksanakan dan diawasi oleh semua pihak yang terkait dalam pembangunan ketransmigrasian. Pendekatan transmigrasi yang tidak hanya fokus pada ekonomi saja, melainkan juga pada kualitas SDM termasuk karakter bangsa,dan pendekatan sosial budaya, merupakan salah satu prinsip dalam penyusunan program dan kegiatan ke depan.
Tahun anggaran 2025 sudah di depan mata. Amanat Presiden dan harapan seluruh masyarakat Indonesia untuk peningkatan kesejahteraan menjadi pendorong bagi jajaran personel transmigrasi di pusat dan daerah, untuk terus berinovasi dalam pembangunan dan pengembangan transmigrasi. Tanpa adanya inovasi, transmigrasi bisa jadi tidak akan relevan dengan tantangan global dan keinginan masyarakat saat ini. Tanpa adanya kolaborasi, perubahan nomenklatur hanyalah perubahan nama semata. Mari, bersama kita songsong Indonesia Emas 2045, dengan asa baru pembangunan transmigrasi. #NulisSembariDinas
