Salah satu contoh pelayanan publik yang sering dijalankan oleh pemohonnya dengan tidak sesuai prosedur adalah pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Kebiasaan untuk mengurus SIM dengan menggunakan calo dan menyuap oknum petugas juga merupakan pekerjaan rumah yang berat bagi bangsa ini. Kita bisa membuktikan dengan mudah tanpa harus menggunakan analisa yang berat untuk melihat adanya ketidaksesuaian antara jumlah pemohon layanan yang mendaftar SIM baru dengan jumlah yang mengikuti tes tertulis dan tes praktik.
Kebiasaan untuk tidak mau bersusah payah dan berjuang untuk mendapatkan hak dengan cara yang jujur sesuai prosedur dengan alasan buang waktu, buang tenaga dan belum tentu lulus menjadi pembenaran mereka menggunakan jasa calo dan menyuap oknum petugas. Padahal itu semua masih dugaan saja, karena jika dijalani tes tertulis tidak sesulit yang dibayangkan, karena soal-soalnya sudah dalam bentuk animasi yang mendekati kondisi nyata di lapangan, bahkan semuanya merupakan pengetahuan dan kompetensi wajib yang harus dimengerti dan dikuasai kita untuk boleh berkendara di jalan raya, yang jika kita abai maka kita tidak hanya membahayakan keselamatan kita, tetapi juga keselamatan pengendara lain yang sudah berkendara dengan tertib, bahkan bisa membahayakan pejalan kaki dan orang lain dipinggir jalan yang mereka tidak bersalah dan merasa aman karena berada di posisi yang aman jika semua disiplin dalam berlalu lintas.
Maka jika tes tertulis ini tidak dijalani dan pemohon SIM baru tidak pernah tahu akan kondisi-kondisi real di jalan raya yang berpotensi bahaya, tidak mengherankan jika perilaku para pengendara dengan SIM jalur pintas ini sangat membahayakan pengendara lain. Tes praktik juga menguji seberapa cakap dan kompeten kita dalam berkendara, karena membawa kendaraan di jalan raya tidak sama dengan membawa bom-bom car atau gokart di lintasan permainan, kita akan diuji bagaimana kita parkir, berkendara dibeberapa skenario lintasan, reaksi cepat dalam menghindari potensi bahaya, rem mendadak, dan lainnya. Semuanya nyata ada dalam berlalu lintas di jalan raya. Maka sudah sepatutnya seseorang tidak boleh memiliki SIM jika tidak menjalani uji tes tertulis dan praktik ini.
Selain pelayanan publik dalam pembuatan SIM, pelayanan publik dibidang kependudukan, perizinan, dan semisalnya juga rawan potensi tindak pidana korupsi penyuapan, pemerasan dan gratifikasi. Munculnya calo tak jarang diakibatkan layanan publik yang tidak transparan dan akuntabel. Masyarakat akhirnya lebih memilih menggunakan calo agar proses lebih cepat, tidak bertele-tele, dan jika ada kekurangan persyaratan bisa dikondisikan. Belum lagi jika petugas pelayananan publiknya juga sudah punya mental "pengemis" yang dengan berbagai upaya meminta uang tips kepada masyarakat pemohon layanan publik bahkan terkadang setengah memaksa dengan kotak infaq, kode-kode keras seperti tinta habis, kertas habis, uang kopi dan sebagainya. Yang lebih memalukan lagi dengan mengulur-ngulur waktu penyelesaian pelayanannya agar masyarakat yang butuh darurat terpaksa menyuap supaya dapat diselesaikan lebih cepat.Mari kita mulai biasakan yang benar dan jangan benarkan yang biasa ! Meskipun salah !Kebiasaan yang salah ini akan terus bertahan dan tidak pernah hilang jika disisi yang lain mental para petugas pelayanan publik masih berlindung dibalik slogan kalau bisa susah buat apa dipermudah ! Kalau bisa lama buat apa dipercepat ! Hancur sudah !
