Representasi era kerajaan Nusantara dalam Indonesia baru

Gambar sampul Representasi era kerajaan Nusantara dalam Indonesia baru

Pemerintahan baru di Indonesia selalu menjadi momen penuh harapan, dan masyarakat menantikan perubahan yang akan membawa negara ini menjadi lebih baik. Tahun ini, dengan kepemimpinan dan kabinet baru, Indonesia kembali menghadapi tantangan besar dan peluang  untuk menentukan jalan menuju kemajuan. Melihat kebelakang jauh Pemerintahan pada era Nusantara lama mencerminkan sistem yang kompleks dan beragam, menyesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya masing-masing wilayah. Secara umum, sistem pemerintahan Nusantara pada masa itu berbentuk kerajaan atau kesultanan dengan tatanan  yang menggabungkan kekuatan politik, ekonomi, dan spiritual. Pemerintahan era Nusantara lama mengandung banyak nilai positif yang relevan dan berpotensi untuk diterapkan di Indonesia modern, terutama dalam memperkuat identitas nasional, budaya, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Nusantara lama dikenal memiliki jaringan diplomasi yang kuat dan strategis, terutama di bawah Majapahit dan Sriwijaya, yang berhubungan dengan negara-negara di Asia dan kawasan sekitarnya. Diplomasi ini menunjukkan bahwa kerajaan Nusantara lama tidak hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga memperkuat posisi mereka secara ekonomi dan politik. Konsep ini bisa diterapkan pada Indonesia baru melalui diplomasi ekonomi dan budaya, memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga dan dunia, dan membuka jalan bagi kerja sama yang menguntungkan. Beberapa kerajaan Nusantara lama menganut sistem desentralisasi, seperti melalui pembagian wilayah kekuasaan yang dikelola oleh penguasa-penguasa lokal. Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan daerah dan masyarakat setempat. Dalam konteks Indonesia modern, pendekatan desentralisasi dapat memperkuat otonomi daerah dan mempercepat pembangunan berbasis kebutuhan spesifik masyarakat, sehingga memberikan kesejahteraan yang lebih merata. Nusantara lama mengembangkan ketahanan pangan berbasis pertanian dan perdagangan maritim yang kuat. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dapat mengambil inspirasi dari praktik ini dengan meningkatkan sektor pertanian, kelautan, dan ketahanan pangan berbasis lokal, sehingga bisa menjadi negara yang mandiri secara ekonomi dan tidak terlalu bergantung pada impor.

Setiap masa jabatan dalam pemerintahan membawa harapan akan adanya pemimpin yang lebih tanggap, adil, dan mampu mewujudkan aspirasi rakyat. Di tengah permasalahan global dan tantangan domestik,  pemerintahan baru telah menetapkan visi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi, namun juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sistem kesehatan, dan perlindungan lingkungan hidup yang terkonsentrasi. Yang paling diharapkan masyarakat adalah pemimpin yang berperan sebagai pembawa perubahan nyata, bukan sekadar retorika.  Pemerintahan baru ini patut mendapat pujian karena mengambil beberapa langkah progresif di awal masa jabatannya. Upaya digitalisasi pelayanan publik, penguatan transparansi pemerintahan, dan mendorong inovasi dalam pembangunan infrastruktur menunjukkan upaya peningkatan daya saing Indonesia  di era global. Kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri juga menjadi sinyal positif bahwa pemerintah terbuka terhadap kontribusi dan ide-ide baru. Namun masih ada beberapa aspek yang memerlukan perhatian. Dibalik kebijakan pemerintah yang ambisius  terdapat permasalahan mendasar yang perlu segera mendapat perhatian: kesenjangan sosial yang semakin melebar, korupsi yang belum sepenuhnya terselesaikan, dan reformasi birokrasi yang  berjalan lambat. Implementasi langkah-langkah kebijakan masih sering terkendala oleh sistem yang kompleks, sehingga efektivitas program yang optimal belum dapat tercapai. Di sisi lain, komunikasi publik yang terkesan kurang inklusif membuat sebagian masyarakat merasa dikucilkan dari tindakan yang diambil.

Untuk mencapai keberhasilan jangka panjang, pemerintah perlu memperkuat dialog mereka dengan masyarakat. Melibatkan komunitas lokal, akademisi, dan pakar dari berbagai bidang dapat menjadi cara yang efektif untuk mengembangkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain itu, investasi  pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai antikorupsi sejak dini merupakan langkah penting untuk mencetak generasi penerus yang jujur. Pemerintah juga didorong untuk menerapkan pendekatan yang lebih manusiawi dan bekerja sama dengan masyarakat untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi memberikan manfaat bagi semua sektor masyarakat, bukan hanya menguntungkan beberapa kelompok saja. Terlepas dari segala rintangan dan tantangan, Indonesia membutuhkan pemerintahan yang tegas, bijaksana dan mampu mendengarkan rakyatnya. Dengan harapan yang diungkapkan, pujian yang diberikan, kritik yang disuarakan dan usulan yang diajukan, Pemerintahan baru ini diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dan membawa Indonesia menuju kejayaan sejati. Kemakmuran dan keadilan bukan sekedar mimpi, namun kenyataan bagi semua.

Bagikan :