Presiden Prabowo: Janji Pemberantasan Korupsi
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merampas hak rakyat.” Kalimat itu berulang kali digaungkan oleh para pemimpin bangsa, tetapi hingga kini praktiknya masih menghantui kehidupan bernegara. Laporan Transparency International (2024) menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK), jauh di bawah rata-rata global. Angka itu tidak hanya sekadar statistik, tetapi cermin betapa dalam dan kronisnya penyakit korupsi di negeri ini.
Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto hadir di tengah kondisi penuh tantangan. Salah satu janji politik yang paling ditunggu rakyat adalah komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Janji ini bukan sekadar agenda politik, tetapi ujian moral dan politik terbesar bagi pemerintahan barunya. Tulisan ini berangkat dari tesis bahwa keberhasilan Presiden Prabowo menepati janji pemberantasan korupsi akan menentukan kualitas demokrasi, keberlanjutan pembangunan, serta kepercayaan rakyat kepada negara.
Artikel ini menguraikan sepuluh alasan utama mengapa janji itu krusial, lengkap dengan bukti yang memperkuat, sekaligus tawaran langkah ke depan agar pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti di retorika.
Korupsi adalah penyebab utama kebocoran pembangunan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan pada 2023 terdapat kerugian negara sebesar Rp 30 triliun akibat kasus korupsi yang tersebar di berbagai sektor, mulai dari proyek infrastruktur hingga dana desa. Dana yang seharusnya membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit justru hilang ke kantong pribadi.
Korupsi tidak hanya soal uang negara yang hilang, tetapi juga soal iklim investasi yang terganggu. Bank Dunia (2023) menyebut negara dengan tingkat korupsi tinggi mengalami kebocoran anggaran hingga 20%. Bagi Indonesia, kebocoran ini berarti hilangnya kesempatan menciptakan lapangan kerja baru dan menekan angka kemiskinan. Investor juga enggan masuk jika proses perizinan penuh dengan “biaya siluman.”
Sejak revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, efektivitas lembaga antirasuah itu menurun drastis. Data KPK mencatat jumlah operasi tangkap tangan (OTT) anjlok dari 30 kasus pada 2018 menjadi hanya 8 kasus pada 2023. Padahal, KPK selama ini adalah simbol harapan rakyat dalam perang melawan korupsi. Jika janji Prabowo serius, salah satu langkah awal yang ditunggu publik adalah mengembalikan independensi KPK agar kembali bertaring.
Korupsi kerap terjadi dalam layanan publik yang masih manual dan tertutup. Studi Kementerian PAN-RB (2022) menunjukkan penerapan e-government mampu menurunkan praktik pungli hingga 40%. Estonia adalah contoh nyata: dengan digitalisasi penuh layanan publik, potensi korupsi menurun drastis. Indonesia bisa belajar, dengan memperluas penerapan sistem digital untuk perizinan, tender, hingga distribusi bantuan sosial.
Kasus-kasus besar menunjukkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa adalah ladang subur korupsi. Indonesian Corruption Watch (ICW) (2023) mencatat 70% kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum berasal dari pengadaan proyek. Proyek strategis nasional yang digadang-gadang pemerintah harus diawasi ketat, sebab nilai proyek yang triliunan rupiah sering kali membuka ruang bagi praktik suap dan mark-up anggaran.
Praktik jual beli jabatan masih terjadi di banyak daerah. Laporan MenPAN-RB (2023) menegaskan bahwa birokrasi Indonesia belum sepenuhnya berbasis merit. Padahal, birokrasi yang bersih dan profesional adalah fondasi pemerintahan antikorupsi. Jika Prabowo ingin meninggalkan warisan besar, reformasi birokrasi berbasis integritas dan meritokrasi harus jadi prioritas utama.
Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penindakan. Harus ada pencegahan melalui pendidikan nilai. KPK sejak 2019 mendorong kurikulum antikorupsi di sekolah, tetapi implementasinya masih terbatas. Korea Selatan berhasil menekan korupsi melalui pendidikan karakter sejak dini. Indonesia juga harus serius menanamkan nilai integritas pada generasi muda agar budaya antikorupsi terbentuk secara berkelanjutan.
Salah satu masalah klasik dalam pemberantasan korupsi adalah hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kasus besar seperti BLBI dan Jiwasraya menunjukkan bagaimana koruptor kelas kakap sering kali lolos atau mendapatkan hukuman ringan. Jika ingin berbeda, Prabowo harus memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan jika melibatkan elit politik atau pejabat dekat.
Sejarah membuktikan, lahirnya KPK pada 2002 tidak lepas dari tekanan masyarakat sipil dan media. Gerakan antikorupsi harus tetap menjadi mitra kritis pemerintah. Media massa juga berperan vital sebagai pengawas dan pembongkar kasus, seperti dalam kasus e-KTP yang akhirnya menyeret banyak pejabat tinggi. Prabowo harus membuka ruang bagi kontrol publik, bukan justru membungkamnya.
Survei LSI (2024) menunjukkan 72% rakyat menilai pemberantasan korupsi sebagai isu utama penentu kepercayaan publik terhadap Prabowo. Janji pemberantasan korupsi bukan sekadar program, tetapi ujian moral. Jika berhasil, Prabowo akan dikenang sebagai presiden yang mengubah arah bangsa. Jika gagal, sejarah hanya akan mencatatnya sebagai bagian dari rezim yang menambah daftar panjang kegagalan melawan korupsi.
Penutup
Pada akhirnya, janji Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi adalah tonggak penentu arah bangsa. Tesis yang sejak awal dikemukakan kembali menegaskan: keberhasilan atau kegagalan janji ini akan menjadi ukuran sejati pemerintahan.
Kesimpulannya, meskipun tantangan sangat besar—mulai dari pelemahan lembaga, birokrasi yang rentan, hingga kepentingan politik—jalan untuk melawan korupsi tetap terbuka. Dengan langkah konkret seperti memulihkan KPK, memperkuat transparansi, dan membangun budaya integritas, Indonesia bisa keluar dari jerat korupsi.
Ajakan saya kepada semua pihak adalah jelas: pemerintah harus berani, rakyat harus peduli, media harus kritis, dan penegak hukum harus independen. Korupsi adalah musuh bersama, dan perang melawannya hanya bisa dimenangkan jika negara dan rakyat bergerak bersama. Inilah momen sejarah Presiden Prabowo untuk membuktikan bahwa janji pemberantasan korupsi bukan sekadar kata-kata, tetapi tindakan nyata demi Indonesia yang bersih dan berdaulat.
