Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di SPBE Summit 2024, Indonesia menghadapi tantangan besar dengan adanya sekitar 27.000 aplikasi pemerintah yang berjalan sendiri-sendiri. Hal ini tidak hanya menghambat efisiensi tetapi juga menyebabkan pemborosan anggaran yang signifikan. Untuk itu, diperlukan sebuah integrasi digital ASN yang tidak hanya mementingkan instansi masing-masing tetapi juga bersinergi untuk kepentingan bersama. Transformasi digital jangan berlebihan namun tidak memberikan peran besar ke pelayanan publik.
Presiden Jokowi menekankan bahwa keberadaan ribuan aplikasi yang berjalan secara terpisah di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menyebabkan tumpang tindih fungsi dan data. Setiap perubahan kepemimpinan di instansi sering kali diiringi dengan pembuatan aplikasi baru, tanpa mempertimbangkan integrasi dengan sistem yang sudah ada. Akibatnya, anggaran negara banyak terbuang untuk hal-hal yang seharusnya bisa dihindari. Pada tahun 2023 saja, tercatat sekitar Rp2 triliun dianggarkan untuk pengembangan aplikasi baru, yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif.
Untuk mengatasi masalah ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghentikan pengembangan aplikasi baru yang tidak terintegrasi. Sebaliknya, pemerintah harus fokus pada pengembangan satu portal terintegrasi, seperti yang dicontohkan oleh peluncuran GovTech Indonesia dengan nama "Ina Digital". Portal ini diharapkan dapat menyatukan berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perpajakan, dan izin usaha dalam satu platform yang mudah diakses oleh masyarakat. Integrasi ini tidak hanya akan menghemat anggaran tetapi juga meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.
Agar transformasi digital ini berhasil, perlu ada perubahan mindset di kalangan ASN. Selama ini, banyak instansi yang bersifat egosentris, merasa bahwa data dan aplikasi mereka adalah milik mereka sendiri dan tidak perlu dibagikan dengan instansi lain. Pola pikir seperti ini harus diubah. ASN harus mulai melihat bahwa data dan aplikasi yang mereka miliki adalah aset negara yang harus bisa diakses dan dimanfaatkan oleh semua instansi yang memerlukan. Untuk itu, setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersinergi dan bekerja sama dalam mengintegrasikan aplikasi dan data mereka.
Selain perubahan mindset, ASN juga perlu dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk mendukung transformasi digital. Pelatihan dan pengembangan kompetensi digital harus menjadi prioritas. ASN perlu memahami pentingnya interoperabilitas, keamanan data, dan cara mengelola sistem digital yang terintegrasi. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi tetapi juga mampu mengelola dan mengembangkan sistem yang ada dengan lebih efektif.
Dengan adanya integrasi digital yang baik, banyak keuntungan jangka panjang yang bisa diraih. Pertama, efisiensi dalam penggunaan anggaran negara akan meningkat, karena tidak perlu lagi ada pengeluaran berulang untuk pengembangan aplikasi yang seharusnya bisa digunakan bersama. Kedua, kualitas pelayanan publik akan meningkat karena masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintah dalam satu portal yang terintegrasi. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data dan layanan publik juga akan lebih terjamin, karena semua informasi tersimpan dan dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi.
Integrasi digital tidak akan berjalan optimal tanpa infrastruktur digital yang memadai. Pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur digital seperti jaringan internet yang cepat dan aman tersedia hingga ke pelosok negeri. Selain itu, pusat data yang andal dan sistem keamanan siber yang kuat harus menjadi prioritas untuk mendukung ekosistem digital yang terintegrasi. Dengan infrastruktur yang kuat, aplikasi-aplikasi terintegrasi dapat berjalan dengan lancar dan aman.
Para pemimpin di setiap instansi pemerintah memiliki peran krusial dalam mendorong integrasi digital. Mereka harus aktif mempromosikan kolaborasi lintas instansi dan memastikan bahwa semua pihak memahami manfaat dari sistem yang terintegrasi. Pemimpin yang visioner dan mendukung transformasi digital akan mampu menggerakkan seluruh jajarannya untuk meninggalkan praktik-praktik lama yang egosentris dan beralih ke cara kerja yang lebih kolaboratif dan efisien.
Selain internalisasi di kalangan ASN, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga sangat penting. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang cara menggunakan portal terintegrasi dan manfaat yang mereka dapatkan dari layanan yang lebih efisien. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih mudah beradaptasi dan mendukung inisiatif digital pemerintah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan mereka terhadap layanan publik.
Selain internalisasi di kalangan ASN, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga sangat penting. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang cara menggunakan portal terintegrasi dan manfaat yang mereka dapatkan dari layanan yang lebih efisien. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih mudah beradaptasi dan mendukung inisiatif digital pemerintah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan mereka terhadap layanan publik.
Menunjukkan contoh sukses dari integrasi digital di negara lain atau di sektor swasta dapat menjadi inspirasi bagi ASN. Studi kasus yang menunjukkan bagaimana integrasi digital berhasil meningkatkan efisiensi, menghemat anggaran, dan meningkatkan kualitas pelayanan dapat menjadi pendorong bagi ASN untuk mengadopsi praktik serupa. Belajar dari pengalaman negara lain yang telah berhasil dalam transformasi digital dapat memberikan wawasan berharga tentang langkah-langkah yang perlu diambil.
Integrasi digital bukanlah pekerjaan sekali jadi. Diperlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem yang ada terus relevan dan efektif. Pemerintah harus rutin melakukan audit dan evaluasi terhadap aplikasi dan sistem yang terintegrasi, serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan pendekatan yang terus-menerus dan adaptif, pemerintah dapat memastikan bahwa layanan publik digital selalu dalam kondisi optimal.
Transformasi digital ASN merupakan sebuah keharusan untuk menghadapi tantangan zaman. Namun, hal ini tidak bisa dilakukan secara parsial dan egoistis. Dibutuhkan integrasi dan interoperabilitas yang baik antar instansi, perubahan mindset ASN, serta peningkatan kompetensi di bidang digital. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ASN tidak hanya mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat tetapi juga menghemat anggaran negara dan meningkatkan efisiensi kerja. Seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, "Tinggalkan praktik-praktik lama, tinggalkan mindset lama," dan mulailah membangun sebuah sistem pemerintahan yang terintegrasi dan efisien untuk kemajuan bangsa.
Melalui integrasi digital yang efektif, Indonesia bisa bergerak lebih cepat menuju negara yang maju dan berdaya saing tinggi di kancah global. Mari bersama-sama wujudkan ASN digital yang tidak hanya bekerja untuk instansi masing-masing, tetapi juga untuk kepentingan bersama dan kemajuan bangsa.
