Indonesia sebagai negara yang memiliki struktur pemerintahan dan birokrasi yang kompleks terdiri dari berbagai lembaga dan sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah. Setiap sektor dan lembaga tersebut memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang berbeda sesuai dengan mandat yang diberikan. Namun, perbedaan ini kerap menimbulkan ego sektoral yang berdampak pada berbagai aspek seperti dalam pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan publik.
Di Indonesia, ego sektoral menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai contoh dalam pembangunan infrastruktur, sering terjadi ketidakselarasan antar instansi terkait sehingga proses pelaksanaan menjadi terhambat, tidak efisien, bahkan menimbulkan pemborosan anggaran negara. Selain itu, ego sektoral juga menimbulkan masalah dalam pelayanan publik yang berdampak pada ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.
Fenomena ego sektoral ini semakin menjadi tantangan serius di era desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Dengan meningkatnya kewenangan daerah, potensi konflik dan persaingan antar sektor semakin besar jika tidak diimbangi dengan mekanisme koordinasi yang kuat dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan nasional.
Peran Lembaga Administrasi Negara
Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). UU ini menggantikan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan membawa beberapa perubahan penting terkait manajemen ASN, termasuk penguatan sistem merit, penataan tenaga honorer, dan digitalisasi manajemen ASN. ASN kini dituntut untuk terus melakukan inovasi/perubahan, memanfaatkan perkembangan teknologi, dan juga kolaborasi dengan lintas sektor.
Permasalahan yang terjadi di sektor publik pada dasarnya bersifat lintas sektoral, sehingga diperlukan kolaborasi antar pemerintahan. Kualitas ASN harus ditingkatkan secara signifikan di berbagai sektor dan pemerintahan. ASN Indonesia harus mampu menghadapi dan memanfaatkan peluang dari dinamika-dinamika yang cepat berubah.
Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai institusi pemerintah yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia aparatur negara memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan ego sektoral di Indonesia. Salah satu pendekatan utama yang dilakukan LAN adalah melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintahan di berbagai tingkatan.
Pelatihan yang diselenggarakan LAN dirancang untuk meningkatkan kesadaran para pejabat dan pegawai negeri tentang pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan tugas pemerintahan. Melalui materi yang berfokus pada manajemen pemerintahan yang efektif, good governance, serta nilai-nilai integritas dan pelayanan publik, peserta pelatihan dapat memahami dampak negatif ego sektoral terhadap kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui program pelatihan yang berkelanjutan, LAN berupaya menanamkan budaya kerja yang berorientasi pada kepentingan bersama dan integritas profesional. Aparatur negara diajak untuk mengutamakan tujuan bersama dan bukan hanya kepentingan sektoral atau personal.
Saat ini LAN terus mengembangkan modul pelatihan yang menekankan pada keterampilan komunikasi, negosiasi, dan koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, aparatur negara didorong untuk membangun hubungan kerja yang sinergis dengan berbagai sektor dan instansi lain sehingga mengurangi sikap untuk bertindak secara sektoral.
LAN juga berperan dalam merancang dan mengimplementasikan sistem pelatihan yang terintegrasi antar lembaga pemerintah sehingga tercipta standar kompetensi yang seragam dan penerapan best practices dalam membangun sinergi lintas sektor.
Pembelajaran Kolaboratif Outdoor Learning Experience
Peran LAN sebagai pusat pengembangan kompetensi ASN juga dilakukan melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM yang terintegrasi dalam sebuah ekosistem pembelajaran di sektor pemerintahan. Ekosistem pembelajaran ini mencakup berbagai elemen seperti sumber daya manusia, teknologi, proses, serta budaya organisasi yang saling mendukung untuk menciptakan pembelajaran berkelanjutan dan adaptif.
LAN membantu membangun ekosistem pembelajaran yang dinamis dan berkelanjutan sehingga aparatur negara dapat terus beradaptasi, berinovasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi tercapainya pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Salah satu metode pembelajaran yang secara kontinyu dilakukan oleh LAN adalah Outdoor Learning Experience (OLE) yang sangat penting dan memiliki beberapa manfaat strategis, khususnya dalam konteks pengembangan ASN di Indonesia. Pembelajaran di luar ruang memberikan suasana yang berbeda dari kelas konvensional, sehingga mampu meningkatkan minat dan motivasi peserta. Lingkungan yang lebih terbuka dan interaktif membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan bermakna.
OLE mendorong peserta untuk berinteraksi secara langsung, bekerja dalam tim, memecahkan masalah bersama, serta mengembangkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama. Soft skills ini sangat penting untuk mengatasi ego sektoral dan membangun sinergi antar lembaga.
Aktivitas outdoor yang bersifat kolaboratif memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar peserta, yang pada akhirnya dapat diterjemahkan ke dalam budaya kerja yang lebih harmonis dan minim ego sektoral. Melalui simulasi, role play, dan aktivitas lapangan, peserta dapat mengalami langsung situasi nyata yang mendekati tantangan di lingkungan kerja. Hal ini memperkuat pemahaman dan kemampuan aplikasi ilmu yang didapat dalam pelatihan.
Dengan mengintegrasikan OLE dalam program pengembangan ASN, LAN membantu menciptakan aparatur yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki soft skills yang mumpuni serta mampu bekerja sama secara efektif dalam ekosistem pemerintahan yang kompleks.
Dengan peran tersebut, LAN menjadi ujung tombak dalam upaya menghapus ego sektoral di lingkungan pemerintahan melalui pemberdayaan kapasitas aparatur negara. Pelatihan yang berkualitas dan relevan dapat mengubah paradigma kerja yang sektoral menjadi kerja sama yang sinergis, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Komitmen Sumber Daya Manusia Pemerintahan
Sejalan dengan upaya membentuk SDM pemerintahan yang kolaboratif, Indonesia menuliskan prestasi dalam UN E-Government Survey 2024. Berdasarkan rilis berita Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pada September 2024, Indonesia meraih peringkat 64 diantara 193 negara anggota PBB. Naik 13 peringkat dari posisi 77 pada tahun 2022.
UN E-Government Survey 2024 menilai kinerja negara berdasarkan tiga dimensi utama yaitu Indeks Pelayanan Online (Online Service Index/OSI), Infrastruktur Telekomunikasi (Telecommunication Infrastructure Index/TII), dan Sumber Daya Manusia (Human Capital Index/HCI). Dalam setiap dimensi tersebut, Indonesia menunjukkan kinerja yang cukup baik.
Dalam Open Government Data Index, Indonesia juga mencatatkan skor 0.8718 yang menandakan pemerintahan dalam kategori Very High Open Government Data Index (VHOGDI). Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membuka akses publik terhadap data sehingga terwujud transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Pemerintah digital menjadi salah satu pilar dalam mendukung tujuan nasional dengan strategi utamanya adalah membangun pemerintahan yang efektif dan inklusif, sebagaimana sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Semua sektor dapat berkontribusi dalam mengembangkan pemerintah digital, melalui kolaborasi dengan menghilangkan ego sektoral dan menciptakan inovasi untuk menghadapi tantangan global.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil akademisi, kelompok masyarakat, hingga aparat merupakan elemen penting yang menentukan keberhasilan tujuan nasional. Oleh karena itu semua lembaga harus bekerja sama, bukan sama-sama bekerja.
