Pengucapan sumpah Presiden Prabowo Suboanto dan wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putera pertama dari bapak Joko Widodo  berlangsung di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, pada Minggu, 20 Oktober 2024. Menjadi saksi pertukaran tongkat estafet kepemimpinan, dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto.

Kedua kepala negara ini pun berjanji atas nama Tuhan Yang Maha Esa untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bangsa dan negara.

Pasca pengucapan sumpah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merombak besar-besaran perubahan nomenklatur di Kabinet Merah Putih. Berbeda dengan mantan Presiden Jokowi yang dikenal Kabinet Ramping, dengan menggabungkan beberapa Kementerian, namun demikian strukturnya masih terlihat gemuk.

Sementara, di tangan dingin Presiden Prabowo Subianto, kembali memisahkan beberapa Kementerian yang "dikawin paksa" kan oleh Presiden sebelumnya.

Sedangkan Kabinet  Merah Putih bentukan Presiden Prabowo Subianto kembali memisahkan Kementerian/Lembaga Negara, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dipisah dengan Kementerian Kehutanan, sehingga kabinetnya terlihat gemuk.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto  pernah mengatakan terkait kabinet pemerintahan yang gemuk. Dia menyebut kabinet yang gemuk diperlukan untuk membangun pemerintahan yang kuat. "Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang 'wah kabinet Prabowo gemuk, banyak.' Ya, negara kita besar, Bung!" katanya saat menghadiri forum BNI Investor Daily Summit 2024 seperti disiarkan YouTube Investor Daily TV, Kamis, 10 Oktober 2024, dikutip melalui tempo.co,

Mudah-mudahan gemuknya Kabinet Merah Putih menjadi solusi memutus mata rantai kemiskinan dan kebodohan di Indonesia, bukan politik balas budi dan tidak menjadi beban bagi negara.

Presiden Prabowo menekankan kepada sejumlah para pembantunya, agar menteri-menterinya harus tetap bergerak secara efisien. Di antaranya dengan memastikan birokrasi yang tak berbelit, dan mengurangi belanja negara yang tidak perlu, seperti seminar, seremonial hingga mengurangi perjalanan dinas ke luar negeri. Seperti diketahui, pemerintahan Prabowo-Gibran ini ada beberapa pemecahan kementerian. Misalnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang sebelumnya menjadi satu, dipecah menjadi Kementerian Pendidikan untuk tingkat dasar dan menengah, pendidikan tinggi, dan kementerian kebudayaan sendiri.

Selain itu, Presiden Prabowo memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seperti sediakala. Serta beberapa kementerian lainnya.

Berikut para Menteri negara yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto antara lain:

1. Budi Gunawan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Yusril Ihza Mahendra, sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
3. Airlangga Hartarto, sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Pratikno, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
6. Abdul Muhaimin Iskandar, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
7. Zulkifli Hasan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan;
8. Prasetyo Hadi, sebagai Menteri Sekretaris Negara;
9. Muhammad Tito Karnavian, sebagai Menteri Dalam Negeri;
10. Sugiono, sebagai Menteri Luar Negeri;
11. Sjafrie Sjamsoeddin, sebagai Menteri Pertahanan;
12. Nasaruddin Umar, sebagai Menteri Agama;
13. Supratman Andi Agtas, sebagai Menteri Hukum;
14. Natalius Pigai, sebagai Menteri Hak Asasi Manusia;
15. Agus Andrianto, sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
16. Sri Mulyani Indrawati, sebagai Menteri Keuangan;
17. Abdul Mu’ti, sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Satryo Soemantri Brojonegoro, sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
19. Fadli Zon, sebagai Menteri Kebudayaan;
20. Budi Gunadi Sadikin, sebagai Menteri Kesehatan;
21. Saifullah Yusuf, sebagai Menteri Sosial;
22. Yassierli, sebagai Menteri Ketenagakerjaan;
23. Abdul Kadir Karding, sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
24. Agus Gumiwang Kartasasmita, sebagai Menteri Perindustrian;
25. Budi Santoso, sebagai Menteri Perdagangan;
26. Bahlil Lahadalia, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
27. Dody Hanggodo, sebagai Menteri Pekerjaan Umum;
28. Maruarar Sirait, sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
29. Yandri Susanto, sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
30. Iftitah Sulaiman, sebagai Menteri Transmigrasi;
31. Dody Purwagandhi, sebagai Menteri Perhubungan;
32. Meutya Viada Hafid, sebagai Menteri Komunikasi dan Digital;
33. Andi Amran Sulaiman, sebagai Menteri Pertanian;
34. Raja Juli Antoni, sebagai Menteri Kehutanan;
35. Sakti Wahyu Trenggono, sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan;
36. Nusron Wahid, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
37. Rachmat Pambudy, sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
38. Rini Widyantini, sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
39. Erick Thohir, sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara
40. Wihaji, sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN;
41. Hanif Faisol Nurofiq, sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
42. Rosan Perkasa Roeslani, sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
43. Budi Arie Setiadi, sebagai Menteri Koperasi;
44. Maman Abdurahman, sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
45. Widianti Putri, sebagai Menteri Pariwisaata
46. Teuku Riefky Harsya, sebagai Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
47. Arifatul Choiri Fauzi, sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
48. Ario Bimo Nandito Ariotedjo, sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.
    
    

Daftar Kepala Badan

1. ST Burhanuddin, Jaksa Agung
2. Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara
3. AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan
4. Hasan Nasbi, Kepala Presidential Communication Office (PCO)
5. Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet

Berikut daftar lengkap wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih

1. Wamen Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus
2. Wamen Koordinator Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan
3. Wamen Setneg: Bambang Eko Suhariyanto, Juri Ardiantoro
4. Wamendagri: Bima Arya Sugiarto, Ribka Haluk
5. Wamenlu: Armanatha Nasir, Anis Matta, Arief Hafas Oegroseno
6. Wamenhan: Donny Ermawan Taufanto
7. Wamenag: Romo Syafii
8. Wamen Hukum: Eddy Hiariej
9. Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan: Silmi Karim
10. Wamen HAM: Mugianto
11. Wamenkeu: Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, Anggito Abimanyu
12. Wamen Dikdasmen: Fajar Riza Ul Haq, Atip Latifulhayat
13. Wamen Dikti Sains dan Teknologi: Fauzan, Stella Christie
14. Wamen Kebudayaan: Giring Ganesha
15. Wamen Kesehatan: Dante Saksono
16. Wamensos: Agus Jabo Priyono
17. Wamenaker: Imanuel Ebenezer
18. Wamen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI: Christina Aryani, Zulfikar Ahmad Tawalla
19. Wamenperin: Faisol Riza
20. Wamendag: Dyah Roro Esti Widya Putri
21. Wamen ESDM: Yulliot
22. Wamen PU: Diana Kusumastuti
23. Wamen PR: Fahri Hamzah
24. Wamendes: A Riza Patria
25. Wamen Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi
26. Wamenhub: Suntana
27. Wamen Kominikasi dan Digital: Angga Raka Prabowo, Nezar Patria
28. Wamentan: Sudaryono
29. Wamen Kehutanan: Sulaiman Umar
30. Wamen KKP: Didiet Herdiawan
31. Wamen ATR/BPN: Ossy Dermawan
32. Wakil Bappenas: Febrian Alfianto Ruddyard
33. Wamen PAN-RB: Purwadi
34. Wamen BUMN: Kartiko Wiroatmojo, Aminuddin Ma'ruf, Dony Oskaria
35. Wakil Menteri BKKBN: Isyana Bagoes Oka
36. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Hendropriyono
37. Wamen Investasi Hilirisasi: Todotua Pasaribu
38. Wamenkop: Feri Joko Juliantono
39. Wamen UMKM: Helvi Yuni Moraza
40. Wamen Pariwisata: Ni Luh Puspa
41. Wamen Ekonomi Kreatif: Irene Umar
42. Wamen PPA: Veronica Tan
43. Wamenpora: Taufik Hidayat
44. Wakil KSP: Qodari

Mudah-mudahan dengan terbentuknya  Kabinet baru yang diberi nama Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini mampu menyelesaikan permasalahan di Tanah Air Beta, Indonesia antara lain;

1. Memberantas permasalahan judi online hingga ke akarnya.
2. Mampu mengentaskan kemiskinan dan kebodohan kaum marginal
3. Memberantas permasalahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berani memberantas Mafia Tanah, Makelar Kasus tanpa pandang bulu.
4. Menyediakan lapangan pekerjaan, CPNS bagi lulusan sekolah lanjutan atas/sederajat. Hingga menaikkan gaji karyawan dan ASN di Indoensia.
5. Memberantas Ilegal Mining, Perusak Lingkungan Hidup, Pembalakan Hutan Lindung, Taman Nasional dan.Cagar Alam dan Ilegal Fishing. Dan Memberantas peredaran perdagangan satwa liar dilindungi.
6. Memberantas kriminalisasi yang menyudutkan peran guru di sekolah, serta memperbaiki pendapatan guru honorer (sukwan/sukarelawan).
7. Menindak tegas tindakan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.
8. Menindak tegas pelaku perundungan, siapapun pelakunya tanpa pilih kasih.
9. Memperhatikan taraf hidup pondok pesantren, santriwan santriwati, guru/ustad, imam dan marbot masjid.
10. Memperhatikan kesejahteraan Arsiparis di Indonesia sebagai Pejuang Memori Bangsa.
11. Memberantas segala tindak kriminal, Vandalisme, begal, parkir liar serta premanisme para bromocorah, Dimana keberadaannya kian meresahkan keselamatan warganya, dan masih banyak lagi harapan terhadap Kabinet Merah Putih

Nah, dari terbentuknya Kabinet Merah Putih tersebut sangat jelas bahwa para Menteri yang diberi Amanah memegang peranan yang sangat besar, tidak salah jika tugas dan pekerjaan para Menteri terpilih dalam susunan Kabinet Merah Putih menentukan baik atau buruknya kualitas Menteri pilihan Presiden Prabowo Subianto.

Karena itu, tidaklah berlebihan menurut pandangan saya, bahwa pekerjaan seorang Menteri adalah pekerjaan mulia, yang nantinya dipertanggungjawabkan hingga akherat. Maka sebaiknya berhati-hatilah bagi siapapun yang diberikan Amanah sebagai Menteri untuk tetap memelihara indepedensi dan objektivitas untuk memperbaiki negeri ini. Menanti sebuah solusi, tantangan dan peluang tersendiri bagi berlangsungnya Kabinet Merah Putih ditengah masa transisi selama lima tahun ke depan.