Dalam peluncuran buku biografinya yang berjudul “Sri Mulyani Indrawati: No Limits, Reformasi dengan Hati”, mantan Menteri Keuangan tersebut pernah berkata, “Kalau mereka kerja perutnya belum tenang, memikirkan anaknya sekolah tidak cukup segala macam, ya you cannot expect mereka bener.”
Pernyataan Sri Mulyani tersebut sejalan dengan yang pernah disampaikan oleh Bahllil Lahadalia dalam seremoni serah terima jabatan di Kementerian Investasi/BKPM pada 19 Agustus 2024, “kantor ini (Kementerian Investasi/BKPM) bersentuhan langsung dengan Dunia usaha melalui pengurusan izin. Jika pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan staf, saya khawatir pengusaha yang akan ‘mengurus’ mereka”.
Pernyataan dua menteri tersebut merujuk pada upaya memperjuangkan peningkatan kesejahteraan pegawai di kementerian yang menjadi tanggung jawabannya dan korelasinya dengan peningkatan kualitas kinerja dan integritas diri. Sebagai dukungan untuk kampanye Aksara, tulisan ini akan mencoba mengelaborasi urusan kesejahteraan tersebut dengan terwujudnya pemerintah yang bersih dan berintegritas dengan pernyataan Sri Mulyani dan Bahlil Lahadalia sebagai hipotesis utama.
Dibantu oleh fitur riset mendalam dari beberapa jenis Artificial Intelligence (AI), tulisan ini berhasil memperoleh sejumlah data yang relevan untuk mencoba mewujudnyatakan tujuan yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk memperoleh gambaran umum, digunakan pembanding berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh Transparansi Internasional pada tahun 2023.
Adapun negara-negara yang digunakan sebagai analisis dibagi menjadi tiga klaster. Klaster pertama adalah negara-negara dengan IPK tinggi yakni Finlandia (87), Selandia Baru (85), Dan Singapura (83). Klaster kedua adalah negara dengan IPK menengah yakni Kolombia (40) dan Maroko (38). Sedangkan klaster ketiga adalah negara-negara dengan IPK di bawah atau sama dengan 25 yakni Nigeria (25) dan Venezuela (13).
Dari konteks Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebagai landasan umum kelas dari suatu negara terlihat relevansi bahwa semakin tinggi PDB, semakin bersih suatu negara. Negara-negara di klaster pertama memiliki estimasi PDB per kapita dari 48.200 dolar Amerika Serikat (Selandia Baru) hingga 132.600 dolar Amerika Serikat (Singapura). Di klaster kedua, levelnya turun ke rentang 10.500 dolar Amerika Serikat (Maroko) hingga 18.500 dolar Amerika Serikat (Argentina). Semakin ke bawah, terlihat bahwa levelnya juga menyesuaikan dengan rentang 6.600 dolar Amerika Serikat (Nigeria) hingga 8.400 dolar Amerika Serikat (Venezuela).
Mari meluncur sejenak ke negara yang tidak lebih besar dari Danau Toba yakni Singapura. Di negara kota tersebut, rentang gaji aparatur sipil berdasarkan Management Executive, dimulai dari 3.800 dolar Singapura atau sekitar 48 juta Rupiah untuk entri level (MX13) dan lebih dari 15.000 dolar Singapura atau mendekati 200 juta Rupiah untuk level Sekretaris Deputi (MX8).
Di negara yang kerap dijadikan role model Indonesia ihwal pendidikan yakni Finlandia terdapat pendekatan yang cukup menarik dalam hal disparitas pendapatan. Mengacu pada laman Kementerian Dalam Negeri, terdapat rentang yang rendah karena kelas jabatan terendah adalah 5 dengan gaji dasar 2.656,99 Euro dan tertinggi adalah 9,75 dengan gaji dasar 5.944,62 Euro. Komponen gaji ini dilengkapi dengan komponen spesifik gaji sehingga diilustrasikan bahwa seseorang di level asisten dengan kelas jabatan 5,25 akan memperoleh pendapatan bulanan 3.466,82 Euro dan seorang Adviser dengan kelas jabatan 9,00 akan memperoleh pendapatan bulanan 6.711,04 Euro. Ilustrasi yang disampaikan cukup menarik karena berarti disparitas gaji hanya sekitar 2 kali lipat.
Di Selandia Baru, data Public Service Commission menyebutkan bahwa rerata gaji pekerja administratif di tahun 2024 adalah 76.500 Dolar Selandia Baru atau mendekati 750 juta Rupiah per tahun. Di sisi lain, rata-rata gaji untuk level Manajer adalah 163.800 Dolar Selandia Baru per tahun. Polanya sama bahwa gaji level Manajer kurang lebih 2 kali lipat saja dari gaji level rendah.
Mari berpindah ke level yang lebih rendah. Di Kolombia, berdasarkan tabel Decretos Salaries 301 de 2024, besaran terendah adalah 1,3 juta Peso atau setara 5,4 juta Rupiah dengan bilangan terbesar adalah 20,2 juta Peso atau setara 82 juta Rupiah. Untuk Menteri ada remunerasi tambahan 26,8 juta Peso. Di negara asal dari Andrés Escobar Saldarriaga ini juga ada ketentuan turunan khusus tambahan penghasilan untuk fungsi-fungsi tertentu seperti penjara.
Di Maroko, rata-rata gaji bersih ASN adalah 9.500 Dirham dengan 70,19 persen ASN memiliki rentang gaji dari 6.000-14.000 Dirham. Adapun rentang terendah dimulai dari 4.000 Dirham per bulan atau 7,2 juta Rupiah per bulan dan tertinggi bisa berada di sekitar 20.000 Dirham per bulan untuk posisi Magistrat du 1e grade di Secretariat General du Gouvernement. Di Nigeria, Pillah (2023) mengidentifikasi disparitas yang jauh di sistem penggajian Consolidated Public Service Salary Structure (CONPSS). Adapun untuk Venezuela isunya lebih kepada nilai dari gaji yang diberikan tersebut sudah tidak ada apa-apanya mengingat inflasi yang terjadi.
Riset dari Demirgüç-Kunt, Lokshin, dan Kolchin (2023) mengidentifikasi bahwa kenaikan gaji aparatur sipil negara hanya akan mereduksi korupsi pada ekosistem dengan ketimpangan rendah. Di sisi lain, sebatas menaikkan gaji aparatur sipil negara belaka di negara dengan sistem penggajian sektor publik yang timpang justru akan mendorong tingginya kejadian korupsi. Penelitian ini juga mengidentifikasi efek insentif sebagai bentuk korupsi yang perlu diwaspadai dalam hal upaya menaikkan gaji aparatur sipil negara dengan skema bonus kinerja. Dalam hal ini, pegawai dapat saja menyuap atasannya dengan selisih dari bonus kinerja tersebut.
Hal ini kemudian menjadi logika yang jelas ketika pada skema penggajian aparatur sipil negara di Indonesia, predikat kinerja Sangat Baik dan Baik akan memperoleh besaran tunjangan kinerja yang sama persis. Kalaulah ada benefit, hanya di besaran angka kredit. Rupanya, ada risiko yang telah diidentifikasi oleh berbagai negara.
Sejatinya, dalam hal penanganan korupsi, pendapatan itu merupakan bagian dari sistem yang kompleks. Di Singapura, pendapatan yang tinggi tersebut berkelindan dengan penegakan hukum yang tegas melalui Prevention of Corruption Act (PCA) yang didukung oleh budaya meritokrasi. Promosi dan rekrutmen di sektor publik didasarkan pada kinerja dan kompetensi, bukan pada koneksi atau senioritas, yang dipastikan oleh lembaga Public Service Commission.
Negara-negara dengan IPK tinggi secara konsisten menunjukkan rasio disparitas gaji yang rendah. Pilihan bekerja di birokrasi mampu memberikan status sosial dan ekonomi yang terhormat sehingga tendensi untuk korupsi juga berkurang. Seiring dengan menurunnya IPK, maka rasio disparitas gaji meningkat sebagaimana diperlihatkan Maroko, Kolombia, hingga Nigeria.
Penting untuk dipahami bahwa dalam konteks pemberantasan korupsi, menaikkan gaji di lingkungan yang tidak tepat hanya akan menghasilkan birokrat yang lebih kaya dan lebih korup. Untuk itu, reformasi gaji harus dilihat sebagai bagian dari reformasi tata kelola yang lebih menyeluruh mulai dari supremasi hukum dan peradilan yang independen, transparansi dan akuntabilitas yang memadai, hingga meritokrasi dalam rekrutmen dan promosi pegawai menjadi prasyarat yang tidak bisa dipisahkan.
Artikel ini saya tutup dengan pertanyaan penting yang semoga dapat dijawab oleh orang lain: bagaimana dengan Indonesia?
