Kebijakan efisiensi yang diusung oleh Presiden melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menandai era baru dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan anggaran negara dengan menghilangkan belanja yang tidak efisien, mendorong efektivitas kerja, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Namun, implementasi kebijakan ini tidak serta-merta mudah, terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi ujung tombak birokrasi.
Dalam konteks efisiensi anggaran, ASN dituntut untuk lebih produktif dengan sumber daya yang terbatas. Pengurangan belanja operasional berarti instansi pemerintah harus menyesuaikan mekanisme kerja, termasuk menerapkan sistem Work From Anywhere (WFA) dan digitalisasi layanan. Namun, kesiapan ASN dalam menghadapi transformasi ini menjadi pertanyaan besar. Data dari Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa sekitar 40% ASN masih mengalami kendala dalam mengadopsi teknologi digital, yang menjadi kunci utama dalam pelaksanaan efisiensi ini.
Reformasi birokrasi berbasis efisiensi hanya akan berhasil jika didukung oleh peningkatan kompetensi pegawai. Pollitt dan Bouckaert (2017) menegaskan bahwa transformasi birokrasi yang berorientasi pada efisiensi harus disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tanpa itu, kebijakan ini justru dapat menghambat pelayanan publik dan menurunkan kinerja ASN. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan keterampilan ASN dalam bidang teknologi dan manajemen kinerja harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Selain kesiapan ASN, instansi pemerintah juga harus menyusun strategi yang komprehensif untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan efisiensi ini. Salah satu langkah penting adalah reformasi struktural dengan memangkas birokrasi yang tidak perlu, sehingga proses administrasi menjadi lebih ramping dan efisien. Digitalisasi layanan publik menjadi solusi yang tidak dapat dihindari. Pemanfaatan sistem manajemen kinerja digital, cloud computing, serta kecerdasan buatan (AI) dapat membantu ASN bekerja lebih efektif dan transparan, sekaligus mengurangi beban administrasi yang berlebihan.
Penerapan sistem kerja WFA menjadi salah satu strategi utama dalam kebijakan efisiensi ini. Studi Deloitte (2021) menyebutkan bahwa WFA dapat meningkatkan produktivitas hingga 20% jika didukung oleh infrastruktur digital yang memadai. Namun, kebijakan ini tidak boleh diterapkan secara serampangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa ASN memiliki akses terhadap perangkat kerja yang memadai serta sistem keamanan siber yang kuat guna menghindari kebocoran data penting. Selain itu, pengawasan berbasis hasil kerja harus diperkuat untuk memastikan bahwa fleksibilitas kerja tetap menghasilkan kinerja yang optimal.
Meskipun efisiensi merupakan kebijakan yang sangat diperlukan dalam tata kelola keuangan negara, pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa memperhitungkan kesiapan ASN dan infrastruktur pendukungnya. Jika tidak diimbangi dengan strategi adaptasi yang tepat, kebijakan ini dapat berisiko mengganggu efektivitas pelayanan publik dan menimbulkan ketimpangan dalam kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, keseimbangan antara efisiensi dan efektivitas harus tetap dijaga agar reformasi ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pada akhirnya, efisiensi bukan sekadar tentang pemotongan anggaran, tetapi tentang menciptakan sistem birokrasi yang lebih lincah, modern, dan berdaya saing. Jika diterapkan dengan strategi yang matang, kebijakan ini dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat reformasi birokrasi dan membangun pemerintahan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.
Referensi:
Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Penggunaan Teknologi Digital oleh ASN. Jakarta: BPS.
Christensen, T., & Lægreid, P. (2018). An Organization Approach to Public Administration Reform. Public Management Review, 20(1), 1-15.
Deloitte. (2021). The Future of Work: How WFA Can Boost Productivity and Engagement. Deloitte Insights.
Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New Public Management is Dead—Long Live Digital-Era Governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 16(3), 467-494.
Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Addison-Wesley.
Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). Public Management Reform: A Comparative Analysis. Oxford University Press.
