Pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaaan yang kompleks. Terkadang ujung dan pangkalnya saling berkelidan. Puluhan negara di dunia bergelut setiap harinya dengan pekerjaan besar ini dan hanya terhitung jari yang berani mengaku jika pekerjaan telah usai.
Korupsi bukan sebatas pelanggaran hukum semata, melainkan sebuah penyakit sistemik yang berpotensi merusak seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Prilaku itu tidak hanya merusak tatanan moral, melemahkan kepercayaan publik, dan menghambat pembangunan namun dalam jangka panjang dapat mengancam kelangsungan peradaban bangsa.
Banyak pihak sepakat jika pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya bergantung pada pendekatan hukum tetapi harus dilakukan melalui pendekatan budaya dan kelembagaan. Sejumlah negara telah berekperimen dengan resep masing-masing. Namun satu hal yang seakan menjadi kesepakatan tidak tertulis adalah kebutuhan untuk memperkuat nilai-nilai integritas di jantung birokrasi itu sendiri yaitu pada sistem, budaya dan manusia yang menggerakkannya.
Di tengah berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan negara, peran generasi muda khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) muda menjadi sangat krusial karena mereka adalah komponen terpenting dalam ekosistem birokrasi. ASN muda adalah tulang punggung masa depan tata kelola pemerintahan. Mereka merupakan generasi transisi yang menyaksikan dinamika sistem yang sedang berjalan, namun pada saat yang sama berpotensi menjadi agen perubahan (agents of change) maupun pewaris sistem yang sedang dibangun.
Peran ini sebetulnya telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang secara tegas menyebutkan bahwa setiap ASN wajib menjunjung tinggi nilai dasar ASN, salah satunya adalah antikorupsi.
Namun dalam realitasnya, tidak sedikit ASN muda yang secara langsung menyaksikan praktik menyimpang dalam perjalanan karirnya, mulai dari gratifikasi kecil yang dianggap sepele hingga penyalahgunaan kewenangan yang lebih kompleks.
Dan tantangan terbesar adalah pada keberanian untuk bersuara ketika budaya "diam itu aman" masih menjadi pola pikir yang mengakar. Banyak ASN muda yang akhirnya terjebak untuk diam dan tidak menyampaikan kritik yang membangun demi menjaga keamanan karir, menghindari intimidasi atau pengucilan.
Hal ini diperparah dengan masih terbatasnya mekanisme pengaduan internal yang benar-benar aman dan ditindaklanjuti secara akuntabel sekalipun Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 Tahun 2020 telah mengatur mekanisme dan perlindungan terhadap pelapor dugaan tindak pidana korupsi. Situasi ini memberikan ancaman bagi nilai-nilai integritas yang seharusnya dijunjung tinggi.
Padahal pencegahan terhadap korupsi bukan hanya soal penindakan, tetapi juga soal mencegah prilaku itu mendapat ruang untuk tumbuh di dalam sistem. Oleh karena itu ada keperluan untuk memperbaiki budaya kerja, menata ulang proses birokrasi dan tentunya membangun lingkungan yang sehat secara etika.
Investasi Jangka Panjang
Internalisasi integritas bukan soal kampanye besar atau slogan yang menggema di dinding kantor. Itu dimulai dari hal-hal keci, misal mengerjakan tugas dengan amanah, berani menyampaikan pendapat yang benar meskipun tidak populer, dan menjaga profesionalitas dalam setiap keputusan.
Untuk memperkuat integritas secara nyata di tubuh birokrasi ada kebutuhan guna menciptakan ruang yang kondusif bagi penguatan nilai-nilai etika, transparansi, dan akuntabilitas.
Setidaknya ada dua poin penting yang perlu ditinjau kembali untuk menciptakan itu, yaitu sistem yang transparan dan akuntabel serta ekosistem yang sehat.
Menciptakan teknologi yang berorientasi pada transparansi dengan melibatkan ASN muda sebagai digital-native untuk merancang sistem kerja yang tidak hanya efisien tetapi juga transparan dan akuntabel. Integritas akan sulit tumbuh jika sistem masih membuka celah untuk intervensi pribadi, manipulasi data, atau pengambilan keputusan yang tidak terdokumentasi. Digitalisasi juga akan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat guna membawa masyarakat melek teknologi.
Sementara itu jaminan perlindungan nyata adalah sebuah kunci untuk ekosistem yang tidak memberi ruang untuk budaya “diam itu aman” tumbuh. ASN muda sangat peka terhadap inkonsistensi. Jangan sampai semangat antikorupsi yang penuh gelora ini runtuh dalam diam ketika ketakutan atas konsekuensi diberi ruang. Lingkungan kerja harus menciptakan rasa aman bagi mereka yang ingin bersuara. Mekanisme whistleblowing harus berjalan, dan pelapor harus dijamin perlindungannya, bukan dikucilkan.
Memperkuat integritas memang tidak akan menghasilkan hasil instan. Namun, itu adalah investasi jangka panjang karena ASN yang bekerja dengan integritas akan menjadi fondasi bagi negara yang kuat dan bermartabat.
Menanam integritas bukan tugas segelintir orang. Ini adalah tanggung jawab kolektif. Dan bagi ASN muda, ini adalah momentum untuk membuktikan bahwa birokrasi bisa menjadi lebih baik dengan tindakan yang nyata.
Hal ini menuntut ASN tidak hanya sebatas bekerja di balik meja namun pro aktif dalam pendidikan dan kampanye antikorupsi. Semangat ini perlu dijaga bersama bukan hanya diserahkan pada aparat penegak hukum semata.
Perubahan tidak melulu dimulai dari pucuk namun juga dapat dimulai dari level paling bawah. Tidak mudah tapi bisa. Integritas bukan tentang jabatan melainkan karakter dan karakter harus dibentuk sedini mungkin dan dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. ASN muda adalah para calon pemimpin masa depan. Mereka harus sadar bahwa suatu saat mereka akan menjadi pimpinan di semua level sehingga harus menjadi panutan dalam bersikap jujur, adil, dan terbuka.
Perjuangan mencegah korupsi dapat dimulai dengan menciptakan gelombang ASN muda yang secara tegas menolak ikut hanyut dalam perilaku yang mencederai profesionalitas. Untuk bersama-sama menciptakan birokrasi yang berintegritas yang dapat mewujudkan cita-cita besar bangsa yaitu mewujudkan keadilan dan kemakmuran melalui pemerintahan yang dipercaya rakyat. #AksaraAbdimuda
