Pasca resmi dilantik sebagai Presiden RI ke-8, Prabowo langsung memimpin sidang paripurna kabinet merah putih untuk pertama kalinya pada Rabu, 23 Oktober 2024. Beliau dengan tegas menyampaikan tentang efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara. Anggaran perjalanan dinas ke luar negeri, seminar, konferensi, studi banding, dan kegiatan seremonial yang tidak penting harus dikurangi. Fokus pemerintahan saat ini adalah pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perlu dilakukan efisiensi terhadap hal-hal yang dianggap kurang perlu dilakukan.
Pengurangan anggaran pada kegiatan yang tidak mendesak dapat memberikan ruang bagi alokasi dana yang lebih efektif untuk prioritas pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program yang mendukung ketahanan sosial ekonomi. Keputusan ini, jika dilaksanakan dengan tegas, dapat menjadi cermin komitmen pemerintah terhadap penggunaan dana publik yang lebih transparan dan berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dana yang sudah terkumpul dalam efisiensi anggaran 100 hari pertama pemerintahan Prabowo mencapai angka 300 triliun rupiah lebih. Angka yang sungguh fantantis. Tentunya uang sebanyak itu bisa dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat Indonesia, yang selama ini banyak dikorupsi oleh para pejabat di negeri ini. Kenapa tidak dari dulu saja dana-dana yang tidak penting itu coba dihemat oleh pemerintah kita?
Langkah strategis ini tampaknya selaras dengan visi besar Prabowo untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Salah satu program unggulannya, Makan Bergizi Gratis (MBG), diharapkan dapat mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, penting untuk memahami bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, melainkan juga pada efektivitas implementasi.
Misalnya, daripada membangun dapur umum di setiap daerah yang memakan biaya besar, pemerintah bisa berkolaborasi dengan UMKM atau usaha katering lokal. Dengan cara ini, tidak hanya kebutuhan gizi masyarakat yang terpenuhi, tetapi juga lapangan pekerjaan baru akan tercipta, membantu menggerakkan roda perekonomian lokal.
Namun, hidup tidak hanya tentang makan. Masyarakat juga membutuhkan tempat tinggal yang layak, pendidikan berkualitas, akses kesehatan yang mudah, dan peluang kerja yang luas. Oleh karena itu, efisiensi anggaran harus bersifat holistik, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Jika fokus terlalu sempit, ada risiko kebijakan baik justru dinilai kurang tepat sasaran.
Selain itu, semangat gotong royong masyarakat harus diberdayakan. Banyak komunitas dan tempat ibadah yang telah menjalankan program makan gratis secara mandiri. Pemerintah dapat mendukung inisiatif ini melalui pendanaan atau pemberian bahan pangan, memperkuat ikatan sosial sekaligus memperluas jangkauan manfaat program.
Kebijakan Prabowo dalam mengutamakan efisiensi anggaran adalah langkah awal yang menjanjikan. Namun, tantangan sebenarnya terletak pada implementasi yang cermat dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan dana publik secara transparan dan tepat sasaran, serta melibatkan potensi lokal dan kekuatan komunitas, harapan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya saing tinggi di panggung global semakin nyata.
Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi, melainkan tujuan yang bisa dicapai jika pemerintah dan rakyat bersatu dalam langkah yang strategis dan berkesinambungan. Kini saatnya kita mengawal kebijakan ini, mengkritisi dengan konstruktif, dan bersama-sama berkontribusi untuk masa depan bangsa yang lebih cerah.
