Efisiensi Akankah Mengusik Ekosistem Perekonomian Indonesia
Gema efisiensi masih menggaung sejak di keluarkannya instruksi presiden no.Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 22 Januari 2025 (detik.com). Presiden Prabowo menginstruksikan untuk melakukan efisiensi anggaran belanja negara baik anggaran belanja untuk kementrian/lembaga maupun anggaran untuk transfer daerah. Hasil dari efisiensi anggaran, digadang-gadang untuk implementasi program makan bergizi gratis(MBG). Adapun pemangkasan anggaran dilakukan pada mata anggaran meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin. Sayangnya pada kebijakan efisiensi anggaran dilakukan secara massal dalam persentase tanpa mempertimbangkan prioritas output dari kegiatan pemerintahan. Sebagai contoh pada pemotongan anggaran untuk alat tulis kantor (ATK) menjadi item belanja yang mengalami efisiensi paling besar atau 90%, diikuti percetakan dan souvenir 75,9% hingga kegiatan seremonial dipangkas 56,9%. perjalanan dinas sebesar 75%. Sehingga, setiap kementrian/lembaga harus melakukan revisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang ditentukan Kemenkeu dalam lampiran surat nomor S-37/MK.02/2025 tanpa melihat urgensi dari kegiatan (ekonomi.bisnis.com). Hal ini berdampak pada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dengan baik karena adanya pemangkasan anggaran.
Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman menegaskan, program MBG disinyalir dapat memberikan multiplier effect yang luar biasa bagi perekonomian nasional, terutama dalam mendorong pertumbuhan UMKM di sektor pangan dan makanan sehingga terjadi perputaran ekonomi, yang akan menggerakkan roda ekonomi di seluruh Indonesia (monitor.co.id; 22 Februari 2025). Namun perlu dikaji ulang apakah multiplier effect MBG pada pertumbuhan ekonomi dapat membalancing mandegnya beberapa sektor perekonomian akibat efisiensi pada sektor pemerintahan. Perlu diingat bahwa pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan pertumbuhan dari angka Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto(PDB/PDRB). Pada penyusunanya dari sisi lapangan usaha terdapat 17 sektor perekonomian yang membentuk ekosistem perekonomian suatu negara atau wilayah dimana terjadi keterkaitan antar sektor.
Jika kembali berkaca pada masa pandemi Covid-19 dimana pertumbuhan dimana kegiatan sektor pemerintahan harus diberhentikan demi memutus mata rantai virus covid-19 perekonomian sempat terkontraksi sampai dengan -5.32 persen pada triwulan II 2020. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik(BPS) semua sektor tumbuh negatif kecuali sektor pertanian yaitu sektor pertambangan dan penggalian terkontraksi sebesar -2.72 persen; Industri Pengolahan sebesar -6.19 persen; Konstruksi sebesar -5.39 persen; Perdagangan dan reparasi sebesar -7.57 persen dan sektor lainnya sebesar -7.35 persen. Urgensinya efisiensi anggaran dan penghentian kegiatan pemerintahan pada masa pandemi Covid-19 dialihkan ke sektor kesehatan demi mengurangi angka kematian akibat pandemi Covid-19. Lalu apakah efisiensi anggaran untuk MBG sebesar 82.9 juta penerima kebijakan akan setara urgensi dengan MBG untuk seluruh siswa tanpa memandang tingkat kesejahteraan dari siswa tersebut?.
Tak dapat dipungkiri efisiensi memang perlu dilakukan, akan tetapi pelaksanaannya tidak dapat dipangkas rata, perlu dikaji ulang kegiatan mana yang esensial dan kegiatan mana yang hanya pemborosan tapi tak berdampak. Pelaksanaan MBG juga perlu dilakukan secara bijak menilik pada ketersediaan anggaran dan dampaknya pada ekosistem perekonomian bangsa demi sustainable develoment goals. Karena bagaimanapun bergeraknya sektor pemerintahan sangat berdampak pada sektor lain seperti sektor akomodasi dan penyediaan makanan, sektor konstruksi, sektor pengankutan dan pergudangan serta sektor-sektor lain dalam ekosistem perekonomian Indonesia.
