Masuk ke birokrasi sebagai CPNS pada 2025 setelah dua tahun bekerja di sebuah agensi public relations bertaraf internasional memberi saya sudut pandang yang sederhana namun penting. Di tempat kerja lama, profesionalisme, transparansi, dan budaya etika menjadi norma. Praktik koruptif hampir tidak muncul. Pengalaman kecil itu menegaskan keyakinan saya bahwa birokrasi bersih bukan sekadar utopia. Dengan perilaku individu yang benar, sistem yang memadai, dan partisipasi publik, perubahan nyata mungkin diwujudkan.
Gagasan utama tulisan ini jelas: pemberantasan korupsi akan lebih efektif jika ASN muda mengambil peran proaktif. Penegakan hukum penting, tetapi tanpa perubahan budaya di dalam birokrasi, upaya hukum hanya bersifat reaktif. ASN muda harus menjadi agen perubahan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan praktik kerja yang etis.
Situasi saat ini menunjukkan dua hal yang layak dicatat. Pertama, Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia mengalami peningkatan pada 2024, menjadi 37 dari 100, naik dari 34 pada tahun sebelumnya. Peringkat Indonesia juga naik menjadi 99 dari 180 negara. Peningkatan ini menjadi sinyal positif bahwa persepsi masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi membaik. KPK menyambut baik tren ini dan mendorong penguatan upaya pencegahan, pendidikan, dan penindakan. KPK juga mengembangkan berbagai alat pencegahan dan pelibatan publik, seperti Panduan Cegah Korupsi Pancek untuk sektor usaha, serta platform Jaga.id yang memungkinkan masyarakat melaporkan potensi korupsi dan memantau titik rawan. Di sisi penindakan, KPK meningkatkan efektivitas proses perkara melalui pemanfaatan teknologi, misalnya Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu berbasis TI.
Kedua, meskipun IPK menunjukkan arah yang membaik, realitas di awal 2025 memperlihatkan bahwa kasus korupsi masih marak dan berdampak besar. Serangkaian kasus besar yang terungkap hingga Maret 2025 menyita perhatian publik. Kasus dugaan tata kelola minyak mentah di Pertamina yang ditaksir merugikan negara hingga ratusan triliun, kasus LPEI dengan potensi kerugian puluhan triliun, dugaan korupsi dana iklan di Bank BJB, serta kasus kredit fiktif di Bank Jatim, semuanya mengingatkan bahwa celah korupsi ada di berbagai sektor dan melibatkan aktor penting. Kombinasi laporan kenaikan IPK dan kasus besar ini menunjukkan satu hal: indikator makro bisa membaik, tetapi titik-titik rawan masih perlu perhatian khusus. Di sinilah peran ASN muda menjadi krusial.
Mengapa ASN muda harus bergerak? ASN muda membawa energi perubahan dan keterampilan baru, termasuk literasi digital, keterampilan komunikasi, dan akses ke jejaring profesional. Kita lebih dekat dengan praktik manajemen modern, pengelolaan data, dan kanal komunikasi publik yang dapat membuka ruang akuntabilitas. Namun potensi ini tidak otomatis menjadi perubahan. Dibutuhkan pilihan etis sehari-hari, keberanian untuk melaporkan, dan inisiatif untuk memperbaiki proses di unit kerja.
Berikut langkah praktis yang bisa langsung dilakukan oleh ASN muda, berdasarkan pengalaman lapangan dan praktik pencegahan yang kini didorong lembaga antikorupsi:
Tegakkan prinsip "tak memberi, tak menerima" secara tegas. Tolak gratifikasi yang tidak sesuai prosedur dan laporkan segala pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Kebiasaan kecil ini mengurangi normalisasi gratifikasi.
Dorong transparansi pengadaan dan anggaran. Gunakan platform e-procurement bila tersedia dan usulkan agar informasi proyek dipublikasikan: anggaran, kriteria pemenang, jadwal, serta laporan realisasi. Data terbuka mengurangi ruang untuk manipulasi.
Rutinkan audit internal dan rotasi tugas pada posisi rentan. Bekerjasamalah dengan inspektorat atau pengawasan internal untuk membuat pemeriksaan berkala. Rotasi dan pemeriksaan menekan oportunitas penyalahgunaan kekuasaan.
Jadikan dokumentasi sebagai kebiasaan wajib. Catat setiap keputusan penting dan simpan bukti administrasi. Arsip yang rapi memudahkan penelusuran bila muncul kecurigaan.
Fasilitasi literasi anggaran kepada publik. Sesi singkat atau infografis yang menjelaskan alur APBD membuat masyarakat menjadi pengawas yang lebih cerdas. Pemerintah yang terbuka akan lebih dipercaya publik.
Bentuk jejaring integritas antar-pegawai muda. Kelompok informal yang saling mengingatkan tentang etika kerja dan berbagi praktik baik mampu menciptakan peer pressure positif yang efektif.
Maksimalkan kanal pelaporan aman. Pastikan unit kerja memiliki mekanisme laporan yang melindungi identitas pelapor. Dorong pimpinan menegakkan perlindungan terhadap whistleblower.
Integrasikan penilaian integritas dalam promosi. Usulkan agar aspek etika dan rekam jejak dipertimbangkan dalam promosi jabatan, sehingga posisi strategis ditempati mereka yang memiliki komitmen integritas.
Gunakan keahlian komunikasi untuk menyampaikan pesan transparansi. Bagi ASN muda berlatar komunikasi, kemampuan menulis dan menerjemahkan data menjadi narasi publik sederhana sangat berharga untuk mengurangi miskomunikasi dan spekulasi.
Rekomendasi di atas harus dijalankan berbarengan dengan dukungan kebijakan yang lebih luas. Pemerintah dan lembaga pengawas perlu terus memperkuat kapasitas pencegahan, seperti program Pancek dan platform masyarakat Jaga.id, serta memanfaatkan teknologi untuk mempercepat penanganan perkara secara transparan. Namun tanpa perubahan kebiasaan di unit-unit terkecil, kebijakan itu akan sulit sepenuhnya efektif.
Pesan saya sebagai ASN muda: mulailah dari hal yang bisa Anda kendalikan. Catat papun perubahan kecil yang Anda lakukan. Tolak praktik tidak etis meskipun tawaran datang dari rekannya, atasan, atau pihak luar. Ajak kolega berdiskusi soal perbaikan proses. Gunakan tulisan untuk membuka dialog dan menyebarkan praktik baik.
Akhir kata, optimisme harus dibarengi aksi. IPK 2024 yang meningkat memberi kita harapan. Pengungkapan kasus-kasus besar di awal 2025 mengingatkan kita bahwa tantangan belum usai. Sebagai ASN muda, kita berdiri di persimpangan kedua realitas itu. Pilihan kita sehari-hari menentukan apakah harapan itu menjadi kenyataan. Mari mulai dengan satu kebiasaan integritas hari ini.
