Korupsi tak akan dikekang oleh waktu. Di setiap zaman dari zaman kuno sampai zaman modern yang serba teknologi, korupsi selalu ada dan malah menyebar secara masif seperti mengakar dan menguat sehingga sulit untuk dirobohkan. Korupsi dari segi pemerintahan merupakan korupsi yang paling berdampak kepada masyrakat karena Pemerintah memiliki fungsi penting dalam menjaga dan membangun kesejahteraan rakyat. 17 Agustus 2025 merupakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Sudah 80 tahun Indonesia merdeka, tetapi kasus korupsi semakin banyak dan tidak terkendali. Padahal sudah diperkuat dan dibantu dengan teknologi, tetapi justru korupsi tersebut mengakar ke unit terkecil, tidak hanya para pimpinan yang melakukan tindakan keji tersebut.
Korupsi sudah menjadi budaya negeri ini. tidak tahu apakah itu merupakan warisan dari penjajah terdahulu atau memang wajah masyarakat kita. Tetapi mau itu warisan atau tidak, tetap korupsi tidak dapat dibenarkan. Korupsi merupakan tindakan egois yang hanya mementingkan scope pribadi atau kelompok saja. Indonesia sudah darurat akan kasus korupsi. Dari pejabat hingga aparatur pelakasana menormalisasikan praktek ini. Indonesia emas tidak akan tercapai apabila hal ini terus terjadi. Permasalahan korupsi tidak hanya tentang mencuri uang rakyat, tetapi lebih dari itu. Penyebab terjadinya korupsi merupakan akumulasi dari banyak masalah seperti lemahnya penegakan hukum, pemerintahan yang tidak transparan, dan pengawasan yang tidak ketat terhadap berbagi proyek yang dilakukan oleh Pemerintah
Beberapa solusi nyata yang dapat ditawarkan atas masifnya aktivitas korupsi di Pemerintahan. Yang pertama, masyarakat sudah saatnya untuk bersuara bersama baik secara langsung ataupun menggunakan media daring seperti sosial media yang terus mengkritisi program Pemerintah baik dari operasional hingga akuntabilitas anggarannya. Pemerintah akan selalu berusaha menutup angin ribut di telinga mereka, tetapi apabila suara tersebut besar dan terjadi secara berkelanjutan, maka mau tidak mau Pemerintah akan membuka dialog dan menyelesaikan masalah tersebut.
Kedua perkuat pengawasan terhadap wakil rakyat atau DPR baik di pusat atau daerah. suara yang menggema tentang bubarkan DPR bukanlah sebuah solusi yang bijak. Sudah saatnya kita memilih wakil rakyat yang kompeten dan kredibel serta benar benar mewakili rakyat. dan kita sebagai rakyat tidak boleh tertipu oleh umpan magic yang diberikan para calon wakil rakyat tersebut seperti politik uang atau serangan fajar. Sehingga apabila pilihan kita tepat, maka anggota dewan yang mewakili akan memberikan masukan kepada Pemerintah soal yang benar - benar dibutuhkan masyarakat.
Ketiga, penegakan hukum harus dilaksanakan seadil-adilnya dan tanpa pandang bulu. praktek penegakan hukum di Indonesia masih pandang bulu, sehingga trust masyarakat selalu tergerus dan pesimis terhadap kondisi negara ini. Maka aparat penegak hukum harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan mereka sebelum rakyat akan turun tangan untuk menuntut hak mereka. ingat Vox Populi, Vox Dei bahwa suara rakyat merupakan suara tuhan.
Keempat, Pemerintahan yang transpran dan akuntabel. Sebenarnya hal ini sudah dilakukan, tetapi tren komunikasi masyarakat selalu berubah seiring berjalannya zaman sehingga pemerintah harus selalu adaptif dalam menyampaikan informasi program dan anggaran kepada masyarakat secara kreatif. Hal ini seperti membuat poster atau data yang enak dilihat dan paham dibaca masyrakat lewat sosial media bukan hanya mengupload laporan di website Pemerintah yang resmi.
Terakhir, kesadaran antikorupsi harus melekat di seluruh kepala 280 juta lebih masyarakat Indonesia, tidak hanya para aparat saja. Masyrakat yang baik akan menghasilkan pemimpin yang baik, begitupula sebaliknya. sehingga tugas utama kita yaitu bagaimana mengubah budaya korupsi ini menjadi budaya integritas sehingga program dan anggaran Pemerintah tepat sasaran dan mendukung asa Indonesia Emas 2045.
#aksaraAbdiMuda
