Sebagai mantan budak korporat jalur management trainee yang selalu dituntut responsive, inovatif, inisiatif, continuous learning and improvement dengan gaya kerja super sat set tanpa ribet. Kemudian menjadi PNS daerah karena satu dan lain hal, merupakan perubahan yang cukup significant dalam hidup. Hal tersebut cukup menggoncangkan jiwa. Deadline pekerjaan yang bisa mundur-mundur, alur pekerjaan dan birokrasi yang cukup berbelit, tidak adanya standar yang jelas. Namun, yang paling berat dihadapi adalah atmosfer kerja dan sumber daya manusianya. Inovasi teknologi yang tidak diimbangi dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia terasa sangat berat, sehingga pekerjaan hanya menumpuk pada segelintir orang saja. Hal tersebut mengakibatkan kinerja organisasi berjalan secara slow motion dan tidak efektif, padahal tuntutan perkembangan zaman semakin kompleks dan dinamis.
Begitulah setidaknya yang Saya rasakan dalam kurun waktu 2 tahun mengabdi sebagai PNS di daerah. Meskipun, menurut Setiawan pada Kampanye Reformasi Birokrasi Nasional dan Pelepasan Peserta Pelatihan Reform Leader Academy Angkatan XVIII di Holding Room Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (08/08/2019) pemerintah menerapkan Human Capital Management Strategy menuju Smart ASN 2024 melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan menerapakan 6P yang melingkupi perencanaan, perekrutan dan seleksi; pengembangan kapasitas, penilaian kinerja dan penghargaan, promosi, rotasi, dan karier, serta peningkatan kesejahteraan. Juga penerapan Agile Governance (pemerintahan cergas) yang merupakan penerapan sistem manajemen yang lincah dan responsive (yang biasanya dimiliki oleh banyak perusahaan swasta) ke dalam manajemen pemerintahan melalui struktur organisasi yang adaptif dan menyesuaikan diri dengan tantangan serta peluang industry 4.0 (Kumorotomo, 2019).
Pola pengembangan kompetensi pegawai di daerah yang masih sebatas sosialisasi dan bimbingan teknis terkait peraturan perundang-undangan. Lebih terkesan bersifat administratif, suntuk dan akhirnya mengantuk. Tentu hal tersebut tidak cukup untuk mengimbangi perkembangan zaman yang terus menurus berkolaborasi dengan teknologi. Pegawai perlu peningkatan kompetensi secara real yang dapat meningkatkan skill dalam bekerja. Seperti, peningkatan kemampuan menggunakan software computer, Microsoft tools, design (setidaknya mampu menggunakan canva), peningkatan kemampuan Bahasa (sertifikasi TOEFL, IELTS, TOEIC, PTE dan EPT), digital promoting, knowing our self, capacity building, presenting, creative communicating, critical thinking, beauty class, juga mengikuti pelatihan pelayanan customer. Harapannya se-ramah satpam BCA. Kompetensi-kompetensi seperti inilah yang akan mengantarkan pegawai menuju Word Class Government.
Sudahkah terbayang PNS Daerah mahir menggunakan Microsoft tools? Design-design ciamik di Canva, presenting potential regional di hadapan investor, publish artikel di jurnal-jurnal Internasional, introduce their innovations, collaborating with other stakeholders, memberikan pelayanan dengan have fun? Ramah bintang lima seperti satpam BCA?
Referensi:
