Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 membawa perubahan besar dalam manajemen keuangan negara. Kebijakan ini menuntut instansi pemerintah untuk memangkas belanja yang tidak esensial dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dalam situasi ini, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai mempertimbangkan memiliki "side hustle" atau pekerjaan sampingan sebagai alternatif untuk menjaga kesejahteraan ekonomi mereka. Namun, apakah ini peluang yang dapat dimanfaatkan secara positif, atau justru menjadi tantangan bagi profesionalisme ASN?
Kebijakan efisiensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Konsekuensinya, terjadi pemangkasan pada berbagai aspek, termasuk perjalanan dinas, honorarium kegiatan, serta tunjangan lainnya yang selama ini menjadi bagian dari penghasilan tambahan ASN (Badan Pemeriksa Keuangan, 2023). Dengan berkurangnya insentif tersebut, banyak ASN mulai mencari sumber pendapatan tambahan untuk menutup celah finansial mereka.
Menurut studi Christensen dan Lægreid (2018), reformasi administrasi publik yang berorientasi pada efisiensi sering kali memunculkan dampak tidak langsung terhadap kesejahteraan pegawai, termasuk meningkatnya beban kerja dan tekanan finansial. Dalam konteks ini, side hustle menjadi pilihan yang menarik bagi ASN yang ingin menjaga stabilitas ekonomi mereka di tengah kebijakan efisiensi.
Meskipun memiliki pekerjaan sampingan dapat menjadi solusi bagi ASN dalam menghadapi ketidakpastian finansial, terdapat regulasi yang harus diperhatikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN diwajibkan untuk menjaga profesionalisme, netralitas, dan tidak melakukan pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas pokok dan fungsi mereka di pemerintahan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023).
Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjadi rambu-rambunya. Dengan demikian, meskipun side hustle dapat menjadi solusi finansial, ASN harus memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan tetap memprioritaskan tugas utama mereka.
Di era digital, banyak peluang side hustle yang dapat dilakukan ASN tanpa mengganggu kinerja utama mereka. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi, ASN dapat menjadi penulis lepas, konsultan, atau mengelola bisnis digital tanpa harus mengorbankan waktu kerja mereka di instansi pemerintah. Menurut laporan Deloitte (2021), pekerjaan fleksibel berbasis teknologi memungkinkan individu untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan utama dan side hustle mereka.
Namun, penting bagi ASN untuk memilih jenis side hustle yang tidak hanya sesuai dengan regulasi, tetapi juga dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka. Misalnya, seorang ASN di bidang pendidikan dapat memberikan kursus daring, sementara ASN di sektor hukum dapat menjadi penulis analisis kebijakan. Dengan demikian, pekerjaan sampingan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga meningkatkan kapabilitas individu dalam bidang mereka.
Efisiensi anggaran yang diterapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memang memberikan tantangan bagi ASN, terutama dalam hal kesejahteraan finansial. Side hustle dapat menjadi alternatif yang baik bagi ASN untuk menghadapi dampak kebijakan ini, asalkan dilakukan dengan tetap memperhatikan regulasi yang ada dan tidak mengganggu profesionalisme mereka sebagai pelayan publik.
Di era digital, ASN dapat memanfaatkan teknologi untuk menjalankan pekerjaan sampingan yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan keterampilan dan kapabilitas mereka. Dengan keseimbangan yang tepat, kebijakan efisiensi tidak harus menjadi ancaman bagi kesejahteraan ASN, melainkan justru menjadi peluang untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan meningkatkan kualitas diri.
Referensi
Badan Pemeriksa Keuangan. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2023. Jakarta: BPK RI.
Christensen, T., & Lægreid, P. (2018). An Organization Approach to Public Administration Reform. Public Management Review, 20(1), 1-15.
Deloitte. (2021). The Future of Work: How Digital Side Hustles Can Support Financial Stability. Deloitte Insights.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). Pedoman Etika dan Profesionalisme ASN dalam Era Digital. Jakarta: KemenPAN-RB.
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
