Analisis Keterlibatan Generasi Milenial dan Generasi Z dalam Transformasi Kebijakan Publik di Era Digital

Gambar sampul Analisis Keterlibatan Generasi Milenial dan Generasi Z dalam Transformasi Kebijakan Publik di Era Digital

Politik adalah kegiatan yang tujuannya ditentukan oleh satu atau lebih pemain atau aktor untuk memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu, kebijakan melibatkan tiga unsur, yaitu tujuan, taktik atau strategi yang harus dicapai dalam berbagai tahapan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan memberikan berbagai masukan untuk memandu implementasi aktual dari taktik atau strategi kebijakan publik yang memungkinkan.

Dunia saat ini sedang menghadapi revolusi industri 4.0. Perkembangan digital yang pesat telah mempengaruhi banyak sektor, termasuk pemerintahan. Digitalisasi sistem administrasi adalah semacam birokrasi dimana mau tidak mau, pemerintah Indonesia harus mengikuti tren ini. Kebijakan publik tidak lagi merupakan proses eksklusif yang hanya melibatkan aktor negara, tetapi merupakan produk jaringan, kolaborasi, dan kemitraan antar elemen penguasa (jaringan politik). Keterlibatan aktor dalam formulasi politik kemudian menjadi ciri kebijakan publik. Digitalisasi telah membawa banyak perubahan positif dalam kebijakan publik. Digitalisasi dalam kebijakan publik membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan publik. Digitalisasi juga membawa sejumlah tantangan yang dihadapi otoritas publik, seperti risiko keamanan informasi dan perlindungan data, ketidaksetaraan dalam akses dan penggunaan teknologi digital, serta masalah dalam pengelolaan informasi yang disimpan dan diproses secara digital.

Pemerintah harus memastikan bahwa semua elemen masyarakat, terutama yang kurang terwakili, dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dengan berbagai cara, termasuk melalui teknologi digital.

Tantangan lain yang dihadapi oleh publik atau aparatur pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan publik dengan dukungan teknologi digital adalah persoalan terkait infrastruktur dan akses teknologi yang tidak merata di berbagai daerah.

Pemangku kepentingan kebijakan publik juga harus mempertimbangkan isu-isu terkait keterampilan dan kemampuan publik untuk mengakses dan menggunakan teknologi digital. Di beberapa daerah mungkin terdapat masyarakat yang tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mengakses dan menggunakan teknologi digital. Dalam penyelenggaraan ketertiban umum terdapat permasalahan pengelolaan informasi yang disimpan dan diolah secara digital. Otoritas publik harus menggunakan teknologi digital untuk memastikan bahwa informasi yang disimpan dan diproses secara digital aman dan tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang.

Mereka juga harus memastikan bahwa informasi yang disimpan dan diolah secara digital tertata dengan baik sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik. Selain itu, pejabat dalam proses kebijakan publik harus mempertimbangkan isu-isu terkait keamanan siber. Dalam indeks pembangunan, terdapat perkembangan pada dua indikator yang harus diperhatikan oleh generasi muda, yakni indikator partisipasi pemuda dalam pembangunan dan kepemimpinan pemuda yang relatif lambat dibandingkan indikator lainnya.

Indikator ini memiliki kajian bagaimana pemuda menjadi pemimpin terutama dalam hal memberikan alternatif solusi pada tahap perkembangan dan pada tingkat perkembangan. Jadi pertemuan ini sangat penting dan sangat strategis. Mengenali peran pemuda dalam kebijakan publik yang merupakan kebutuhan dan persyaratan penting bagi keberhasilan pembangunan nasional. Kami sangat berharap bahwa ini akan menjadi insentif bagi generasi muda untuk terus meningkatkan keterampilan dan partisipasi mereka, terutama dalam program Think Policy yang sangat menekankan kebijakan berbasis bukti dan empati.

Selain itu, pemerintah harus terbuka terhadap ide dan saran dari masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan publik dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, digitalisasi dapat membantu meningkatkan kualitas kebijakan publik dan mengurangi ketimpangan dalam kebijakan publik.

Referensi

Nur, A. C., Niswaty, R., & Aslinda, A. (2020). Kemitraan, Digitalisasi & Inovasi Kebijakan Publik Di Era Globalisasi.

Prasetyo, Wahyu Mahesa Miarta Ichwan. (2023). Transformasi Kebijakan Publik Era Digital. https://www.solopos.com/transformasi-kebijakan-publik-era-digital-1525540.

Bagikan :